Bisnis.com, JAKARTA --Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengajukan pencegahan bepergian keluar negeri ke Ditjen Imigrasi terhadap mantan Kepala Dinas Kebersihan Pemeritah Provinsi DKI Jakarta Eko Bharuna.
Pencegahan keluar negeri tersebut untuk keperluan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil di Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta pada 2009.
"Upaya pengajuan cegah sedang diproses," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman, Selasa (16/7/2013).
Dia menjelaskan dalam waktu dekat, Kejagung akan memanggil Eko Bharuna yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejagung untuk diperiksa.
Seperti diketahui, selain Eko Bharuna, Kejagung telah menetapkan empat tersangka yakni Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Provinsi DKI Lubis Latief, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Aryadi.
Pihak lainnya adalah Direktur PT Astrasea Pasarindo berinisial YP dan Direktur PT Gipindo Piranti Insani berinisial Y.
Sebelumnya hasil penyelidikan tim penyidik tindak pidana Kejagung telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak korupsi dengan indikasi mark-up (penggelembungan) anggaran.
Dalam pengadaan proyek tahun anggaran 2009 tersebut diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar.
