BISNIS.COM, JAKARTA-- Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif.
"Pada dasarnya (hasil) ini bukan soal 'fenomena Jokowi' semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," kata peneliti CSIS Philip Jurius Vermonte di Jakarta, Minggu (26/5/2013) yan dikutip Antara.
Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6%), Prabowo Subianto (15,6%), Aburizal Bakrie (7%), Megawati (5,4%) dan Jusuf Kalla (3,7%).
Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti senior CSIS Joseph Kristiadi mengatakan kemunculan Jokowi bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan walikota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Lebih dari separuh responden (53,9%) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai Gubernur.
"Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50% pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi.
Namun demikian, Kristiadi berharap nama-nama tokoh alternatif lain juga dapat muncul sebagai capres, sehingga Jokowi tidak selalu disandingkan dengan tokoh-tokoh lama seperti dalam hasil survei itu.
"Salah satu hal yang bisa menjadikan Pemilu 2014 menjadi titik terang dan memberikan harapan adalah dengan mengeksploitasi nama-nama selain yang sudah pernah muncul," katanya.
Oleh karena itu, politik pemberitaan mengenai tokoh capres alternatif menjadi penting karena masyarakat dapat diberikan beberapa pilihan baru sebagai capres.
Hasil survei yang dilakukan 9-16 April itu menunjukkan nama Jokowi menjadi tokoh alternatif yang langsung muncul di benak para responden (top of mind) tanpa disodori daftar pilihan nama tokoh.
Temuan tersebut diperoleh dari wawancara terhadap responden di 31 provinsi di Tanah Air, yang dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari tingkat kelurahan, RT hingga kepala keluarga.
