BISNIS.COM, JAKARTA—Koalisi Pendidikan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi dalam penggandaan dan distribusi soal ujian nasional (UN).
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi mengatakan Koalisi Pendidikan melihat dalam proses tender penggandaan dan pendistribusian soal UN tidak adil, karena pemenang tender adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga tinggi.
Padahal, katanya, ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik, tetapi justru dikalahkan.
"Itu yang kita laporkan dan bukti-bukti lain. Kalau kita melihatnya bisa menghemat Rp32 miliar [kerugian negara Rp32 miliar]. Ini kan hanya penggandaan dan distribusi," ujarnya saat akan memberikan informasi soal UN kepada KPK, Selasa (16/4/2013).
Koalisi Pendidikan terdiri dari FITRA dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koalisi Pendidikan melaporkan informasi soal dugaan penyimpangan dalam penggandaan dan distribusi soal ujian nasional 2013.
Dia berharap KPK tidak didahului oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Irjen.
Hal itu, menurutnya, jika ditangani Irjen Kemendiknas, maka data yang ada berpotensi hilang. Oleh karena itu, lanjutnya, KPK harus bekerja lebih dulu untuk mencari adanya penyimpangan di proses tender Kemendiknas.
Ucok berpendapat evaluasi terhadap pelaksanaan UN yaitu agar ujian nasional itu dihapus, karena tidak baik bagi generasi anak-anak SMP dan SMA, yaitu cuma menyebabkan stres di kalangan mereka.
Selain itu, katanya, proyek penggandaan dan distribusi soal UN setiap tahun bukan proyek-proyek untuk mencerdaskan anak-anak sekolah. Namun, hanya menjadi proyek untuk mendapatkan uangt, fee, di DPR maupun Kementerian. "Proyek ini layak dihapus."
Menurutnya, setiap tahun ada pengaturan tender. "Jadi, di Kemendiknas tidak ada pemenang tender. Cuma ada pengaturan tender, pengaturan proyek, dan arisan."
Dia menambahkan tidak hanya proyek UN, tetapi seluruh proyek di Kementerian Pendidikan Nasional harus dievaluasi, karena anggaran besar, tetapi produk atau program dari anggaran itu tdk ada. "UN ini ada, tetapi menyimpang."
Ucok menuturkan salah satu pemenang tender distribusi soal UN yaitu PT Ghalia yang menangani 11 daerah. PT Ghalia memenangkan kontrak senilai Rp22 miliar. "Satu daerah dapat Rp2 miliar, hanya buat distribusi, itungan kasar tidak mungkin segitu. Itu kelihatan terlalu mahal."
Dalam distribusi soal UN ada enam paket yang ditenderkan dan PT Ghalia ikut tender empat paket. Namun, PT Ghalia hanya menang pada paket ketiga.
"Paket lain dia kalah. Begitu juga dengan perusahaan lain. Jadi, ini betul-betul arisan. Dibagi-bagi yang namanya pengadaan-pengadaan ke perusahaan-perusahaan dan ini sudah diatur."
Dia menambahkan pada tahun lalu PT Ghalia hanya memenangkan tender untuk satu daerah, sedangkan pada tahun ini mencapai 11 daerah, sehingga perusahaan itu kewalahan.
"KPK masuk dari awal itu. Dari kapasitas PT Ghalia, apakah memungkinkan ikut tender. Jadi, KPK melihat rekam jejak PT Ghalia ke belakang. Kalau tidak punya pengalaman tetapi menang, berarti ada indikasi pelanggaran pengadaan barang dan jasa itu," jelasnya.
Secara terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan kedatangan ICW dan Fitra ke KPK itu untuk melakukan audiensi dengan salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas untuk memberikan informasi terkait pendidikan.
“Saya tidak tahu isinya apa, audiensi, sebenarnya pertemuan ini seharusnya pada pekan lalu, tetapi baru hari ini audiensi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
