JAKARTA: Badan Pertanahan Nasional |(BPN) dianggap memiliki beban politik yang besar sehingga reformasi di sektor agraria memasuki masa kritis dan mengkhawatirkan. Hal itu ditambah dengan semakin besarnya tuntutan publik atas penyelesaian konflik lahan.
Peneliti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sidik Suhada mengatakan konflik agraria terus saja memanas di sektor perkebunan, kehutanan, serta pertambangan. Padahal, paparnya, BPN memiliki pemimpin yang baru diganti pada tahun lalu. Tampuk kepemimpinan itu diserahkan mantan Kepala BPN Joyo Winoto kepada bekas Jaksa Agung, Hendarman Supandji.
Dia memaparkan di sisi internal sendiri Hendarman perlu beradaptasi, sementara beban politik pemerintah atas BPN juga tak bisa dianggap kecil.
"Tekanan Presiden untuk memenuhi target-target politik pencitraan pemerintahan turut membebani pundak Kepala BPN RI baru. Momentum politik pelaksanaan reforma agraria kini memasuki tahap kritis yang mengkhawatirkan," katanya dalam situs KPA di Jakarta, pada Rabu (20/02/2013).
Selain itu, Sidik memaparkan, BPN memiliki koordinasi yang cukup rumit dengan lintas lembaga terkait dengan persoalan lahan. Hal itu juga ditambah dengan tuntutan rakyat di sejumlah daerah yang menginginkan konflik lahan agar diselesaikan segera, sekaligus dilakukan redistribusi tanah.
KPA mencatat total area konflik agraria sepanjang 8 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 2,399 juta hektar dengan tidak adanya penyelesaian yang komprehensif hingga kini. Sebanyak 731.342 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan berkepanjangan.
Tindakan represif merupakan cara yang dipilih pemerintah dan perusahaan. Hal itu mengakibatkan sekitar 941 orang ditahan, 396 luka-luka, 63 di antaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta 44 orang meninggal dunia.
Oleh karena itu, KPA menyatakan kini saatnya publik terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh BPN dan sekaligus melakukan konsolidasi. "Pembacaan ulang situasi dan kondisi agraria di lapangan perlu dilakukan, serta dinamika politik yang melingkupinya," ujarnya.
Beban Politik BPN Hambat Reformasi Agraria
JAKARTA: Badan Pertanahan Nasional |(BPN) dianggap memiliki beban politik yang besar sehingga reformasi di sektor agraria memasuki masa kritis dan mengkhawatirkan. Hal itu ditambah dengan semakin besarnya tuntutan publik atas penyelesaian konflik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
![Bahan Bakar Laju United Tractors (UNTR) Semester II/2024](https://images.bisnis.com/thumb/posts/2024/07/27/1785821/ihsg_saham_premium_1717800686.jpg?w=400&h=267)
1 jam yang lalu
Bahan Bakar Laju United Tractors (UNTR) Semester II/2024
![Kuota FLPP Menipis, Nasib Rumah Subsidi Kritis!](https://images.bisnis.com/thumb/posts/2024/07/26/1785608/bi-dul-23-kpr_btn-05_1716805298.jpg?w=400&h=267)
1 hari yang lalu
Kuota FLPP Menipis, Nasib Rumah Subsidi Kritis!
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
![Rentetan 3 Gempa Kuningan Jabar, dan Penyebabnya](https://images.bisnis.com/thumb/posts/2024/07/26/1785859/gempa_garut_1714237528.jpg?w=184&h=104)
10 jam yang lalu
Rentetan 3 Gempa Kuningan Jabar, dan Penyebabnya
![Kamala Harris Desak Netanyahu Segera Akhiri Perang di Gaza](https://images.bisnis.com/thumb/posts/2024/07/26/1785845/2024-07-22t215334z_499660456_rc2g09abj58u_rtrmadp_3_usa-election-harris_1721696182.jpg?w=184&h=104)
11 jam yang lalu
Kamala Harris Desak Netanyahu Segera Akhiri Perang di Gaza
![Cak Imin Jawab Soal Hubungan NU dan PKB](https://images.bisnis.com/thumb/posts/2024/07/26/1785842/whatsapp-image-2024-02-14-at-09.43.42_1707879025.jpg?w=184&h=104)
11 jam yang lalu
Cak Imin Jawab Soal Hubungan NU dan PKB
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
![Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper](https://cdn.bisnis.com/bisnis-web/assets/images/QR-bisnis-indonesia.jpg?id=8ab86a2c2907829efb031a93eac7742c)