ANTI KORUPSI: Nilai Indeks Indonesia 3,55 dari 5

JAKARTA--Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012 yang digelar Badan Pusat Statistik menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi dengan nilai indeks sebesar 3,55 dari 5,00.Kepala BPS Suryamin menuturkan SPAK yang baru pertama kali digelar ini dilaksanakan di 170 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia dengan cakupan sampel 10.000 rumah tangga."Hasilnya, Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia 3,55. Artinya masyarakat berperilaku anti korupsi," ujarnya di BPS, Senin (2/1/2013).Suryamin menjelaskan IPAK 0-1,25 menunjukkan sikap sangat permisif terhadap korupsi, IPAK 1,25-2,50 menunjukkan sikap permisif terhadap korupsi, IPAK 2,50-3,75 menunjukkan sikap anti korupsi, dan skor IPAK 3,75-5,00 menunjukkan sikap sangat anti korupsi.Survei yang dilakukan pada 1 Oktober--31 Oktober 2012, lanjutnya, merangkum pendapat responden terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman responden berhubungan dengan pelayanan publik.Perilaku korupsi yang diukur dalam survei ini, yakni penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme."Sekitar 81% responden menilai perilaku seseorang yang memberi uang/ barang dalam proses penerimaan pegawai negeri/swasta sebagai hal yang tidak wajar," tuturnya.Di sisi pelayanan publik, layanan kepolisian, lembaga peradilan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi tiga teratas terkait praktik pembayaran kewajiban di atas ketentuan yang berlaku.Dari survei ini juga terungkap bahwa untuk mempercepat proses pengurusan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, petugas polisi, dan petugas BPN masyarakat harus membayar petugas melebih ketentuan yang berlaku.Selain itu, sekitar 67% responden menilai televisi merupakan jenis media yang paling efektif sebagai penyalur informasi dan pengetahuan anti korupsi.Semakin tinggi pendidikan, tambahnya, semakin tinggi semangat anti korupsi. IPAK responden berpendidikan SLTA ke bawah tercatat 3,47,  SLTA 3,78, dan di atas SLTA 3,93."Ini baru survei IPAK dari sisi masyarakat, belum dari kalangan bisnis. Nanti kalau sudah ada anggarannya mungkin baru akan kita selenggarakan," ungkap Suryamin.(msb)