PNPM: Kaltim serap 96% anggaran, lingkungan jadi sasaran

BALIKPAPAN: Penyerapan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kalimantan Timur telah mencapai 96% dari total dana sekitar Rp26 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk sektor lingkungan.Tim Leader Konsultan Manajemen
Arma Editor | 04 Desember 2012 15:39 WIB

BALIKPAPAN: Penyerapan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kalimantan Timur telah mencapai 96% dari total dana sekitar Rp26 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk sektor lingkungan.Tim Leader Konsultan Manajemen PNPM Mandiri Wilayah Kaltim Isgiarto mengatakan adanya pendamping di masyarakat cukup membantu dalam penyerapan anggaran untuk program PNPM Mandiri.Dari total dana Rp26 miliar tersebut, sekitar Rp19 miliar dari pemerintah pusat dan Rp7 miliar dari APBD kabupaten/kota. Adapun, sisa anggaran sebesar 4% dari Rp26 miliar atau sekitar Rp1,04 miliar diperkirakan akan segera terserap dalam waktu dekat karena hanya tinggal  melengkapi administrasi.Isgiarto menyebutkan hanya ada 10 dari 14 kabupaten/kota di Kaltim yang memeroleh dana tersebut. Sementara 4 kabupaten lain, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Tana Tidung, termasuk dalam program PNPM Perdesaan.“Penyerapan dana ini akan diawasi dan dievaluasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan ketepatan penggunaan. Ada juga Bank Dunia yang ikut melihat langsung program PNPM Mandiri karena dananya berasal dari pinjaman lembaga tersebut,” ujarnya, Selasa (04/12).Sebagian besar dana PNPM Mandiri tersebut, tambahnya, digunakan untuk sektor lingkungan yang meliputi pembangunan fisik serta penyediaan prasarana dan sarana umum seperti jalan, irigasi dan air bersih. Adapula program untuk pengembangan sektor sosial dan ekonomi tetapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan sektor lingkungan.Dia menambahkan adanya pendampingan terhadap Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang menerima PNPM Mandiri cukup berdampak baik terhadap tata kelola dana tersebut. Supervisi tersebut memberikan audit keuangan terkait PNPM Mandiri mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian seperti Balikpapan. Kota lain yang juga bisa menjadikan contoh pengelolaan pelaporan yang baik seperti Paser dan Bontang yang mampu menyajikan laporan dengan wajar.Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Setdakot Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengungkapkan pelaporan pertanggung  jawaban dana PNPM Mandiri Tahap I baru mencapai 40%. “Sisanya masih dalam proses penyelesaian dan ketika selesai baru dana pada Tahap II boleh digunakan,” tuturnya.Dia menjelaskan skema pencairan dana untuk PNPM Mandiri menggunakan sistem dua tahap yang menghendaki 60% dari total dana dikucurkan pada Tahap I dan sisanya dikucurkan pada Tahap II. Ketika pelaporan penggunaan dana belum selesai, anggaran Tahap II yang mungkin telah dikirim ke rekening tiap LKM belum boleh dimanfaatkan untuk pelaksanaan program. “Skema ini yang sudah disepakati sejak peluncuran pertama pada 2009 lalu,” jelasnya.Dana PNPM Mandiri yang dikucurkan oleh pemerintah, baik bersumber dari APBN maupun APBD, mencapai sekitar Rp5,26 miliar. Agus menyebutkan besaran dana pendampingan dari APBD 2012 pada PNPM Mandiri hanya sebesar 5% dari besaran dana APBN yang mencapai Rp4,26 miliar. Namun, besaran dana pendampingan tersebut akan meningkat menjadi 20% dari besaran dana APBN pada 2013 seiring dengan adanya peningkatan kemampuan fiskal daerah kendati dirinya belum mengetahui besaran alokasi PNPM yang akan diterima Pemkot Balikpapan. (arh)

 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup