BALIKPAPAN: Pertamina Unit Pemasaran (UPms) VI Regional Kalimantan menghimbau kepada masyarakat agar tak memercayai isu seputar menghilangnya premium di pasaran karena kebijakan satu hari tanpa BBM Bersubsidi yang digagas oleh BPH Migas telah dibatalkan.
Asisten Manager Hubungan Eksternal Pertamina UPms VI Regional Kalimantan Bambang Irianto mengatakan kesepakatan empat gubernur se-Kalimantan serta keputusan Menteri ESDM untuk tidak melaksanakan kebijakan satu hari tanpa BBM Bersubsidi yang dijadwalkan pada Minggu (2/12/2012).
Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memergunakan bahan bakar seperti biasa dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain seperti penimbunan.
“Penyaluran BBM Bersubsidi sesuai dengan kesepakatan yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga tidak ada lagi program sehari tanpa BBM Bersubsidi,” ujarnya hari ini, Jumat (30/11/2012).
Pantauan di sejumlah SPBU di Balikpapan, antrian hanya terjadi pada satu dua SPBU. Kebanyakan kendaraan yang mengantre membeli yakni mobil pribadi dan motor.
Bambang juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying karena kebutuhan BBM Bersubsidi akan dipenuhi oleh Pertamina. Namun, dia juga mengharapkan agar masyarakat memergunakan BBM Bersubsidi secara bijak sehingga tidak memberatkan anggaran negara.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Balikpapan Afiudin Zainal Abidin menambahkan masyarakat tidak perlu risau karena Pertamina telah memberikan jaminan terkait ketersediaan BBM Bersubsidi.
“Kan, sudah ada keputusan dari direksi Pertamina juga untuk mengucurkan BBM Bersubsidi seperti biasa. Tidak ada pembatasan. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” tukasnya.
Kondisi yang terjadi sebelum ini, tambahnya, lebih disebabkan oleh kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang melanggar kesepakatan penyaluran yang dibuat di Banjarmasin.
Menurutnya, hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah terus bekerja keras agar masyarakat melakukan penghematan penggunaan.
Karena terbatasnya kuota, kemudian BPH Migas menginstruksikan untuk menggelar pengitiran dan satu hari tanpa BBM Bersubsidi. Afiudin berpendapat seharusnya penyaluran sesuai dengan kesepakatan awal di Banjarmasin tidak akan menyebabkan kebingungan di daerah.
Disparitas harga yang cukup besar juga menjadi masalah lain dalam penyaluran BBM Bersubsidi. Ketika BBM Bersubsidi berkurang stoknya, masyarakat enggan beralih ke BBM Non Subsidi karena harga yang terlampau tinggi. (JIBI/ras/sut)
