MALANG: Pemerintah Kabupaten Malang menggandeng PT Joyo Masyhur Malang menggarap proyek perumahan pegawai negeri sipil (PNS) di Kec. Kepanjan, Kab. Malang yang pengerjaan dijadwalkan tahun ini.
Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengatakan penunjukkan PT Joyo Masyhur dilakukan karena sebelumnya tidak ada investor yang berminat menggarap proyek perumahan tersebut.
“PT Joyo Masyhur merupakan pengembang yang paling serius untuk menggarap proyek tersebut. Lagi pula, mereka juga paling kompeten untuk menangani proyek perumahan itu,” katanya hari ini.
Pemkab Malang, lanjut dia, segera menandatangani nota kesepahaman dengan dengan PT Joyo Masyhur terkait dengan dengan pengerjaan proyek dimaksud. Namun sebagai gambaran awal, pengembang tersebut nantinya sebagai pelaksana proyek dan sekaligus sebagai investor.
Intinya, pengembang tersebut nantinya menangani masalah administrasi, penyeritifkatan tanah, membangun unit rumah, dan menjualnya.
Peran pemda dalam kerja sama tersebut, kata dia, berupa penyediaan tanah seluas 9 hektare dan pembeli, yakni PNS di lingkup Pemkab Malang. Rumah yang akan dibangun di kawasan jalan lingkar timur Kecamatan Kepanjen itu sebanyak 600 unit.
Terkait dengan penunjukkan pengembang tersebut, Wahyu menilai hal itu sah-sah saja karena proyek tersebut tidak menggunakan dana APBD maupun APBN. Proyek tersebut menggunakan dana investor dan tanah aset Pemkab Malang berupa tanah.
Rumah yang dibangun nanti tipe 36-50 karena menggunakan konsep hunian berimbang. Karena itulah, end user proyek tersebut bukan terbatas PNS golongan I dan II, tapi juga diperuntukkan PNS golongan III dan IV.
Wahyu menambahkan proyek perumahan PNS tersebut sebagai antisipasinya dipindahkan segala aktifitas pelayanan pemerintahan ke Kecamatan Kepanjen, sebagai realisasi pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Kota Malang ke kecamatan dimaksud. "Rencana perpindahan ibu kota itu mengacu jadwal pada 2013.”
Kebutuhan rumah untuk PNS karen perpindahan ibu kota daerah tersebut, kata dia, mencapai 5.000 unit. Berat bagi PNS jika tidak memiliki rumah di Kepanjen karena biaya yang harus mereka keluarkan menjadi besar, seperti untuk transportasi maupun sewa rumah.
Namun kemampuan Pemda dalam menyediakan rumah untuk PNS masih sebatas 600 unit. Kawasan di sepanjang di jalan lingkar timur tersebut sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perumahan. Ada 90 hektare tanah yang bisa dikonsolidasi untuk kawasan perumahan.
Sampai saat ini, baru 24 hektare milik warga yang ikut program konsolidasi. Lewat program tersebut, maka tanah tersebut ditata ulang dengan dibangun akses jalan lewat bantuan Kementerian Perumahan Rakyat.
Wahyu menjamin harga rumah untuk PNS itu lebih murah daripada harga rumah komersial. Di Kecamatan Kepanjen, rumah tipe 36 di kawasan jalan arteri primer seperti kawasan jalan lingkar timur paling murah Rp80 juta-Rp90 juta per unit, namun rumah untuk PNS itu dijual lebih murah Rp10 juta daripada harga pasar.
Hal itu bisa terjadi karena tanah disediakan oleh Pemkab Malang. Dengan demikian, maka ganti rugi tanah dari end user kepada pemda relatif kecil karena nilainya mengacu hasil appraisal dengan patokan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP) dibagi dua.
“Bulan depan nota kesepahaman akan ditandatangani dan bulan berikutnya sosialisasi kepada NS sekaligus pengerjaan fisiknya yang dimulai dengan pematangan lahan.”(sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
