KELAPA SAWIT: Lahan di Labuhanbatu disertifikasi

 
Andi Suhendri Rambe | 06 April 2012 13:26 WIB

 

MEDAN: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berkerja sama dengan Badan Pertanahan Nasioal (BPN) mulai merealisasikan sertifikasi lahan perkebunan sawit petani sebanyak 400 persil (800 sertifikat) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumut.

 

Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad membenarkan asosiasi petani sawit tersebut tahun ini mulai merealisasikan sertifikasi lahan sawit di Labuhanbatu, Sumut.

 

“Apkasindo Pusat bertindak sebagai koordinator, sedangkan eksekusi di lapangan diselenggarakan Apkasindo daerah dan BPN setempat,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

 

Menurut dia, program sertifikasi lahan sawit petani sawit mandiri yang menjadi anggota Apkasindo sudah lama diprogramkan. Akan tetapi, lanjutnya, ada berbagai hal yang harus diselesaikan baik di daerah maupun ditingkat pusat.

 

“Setelah ada perjanjian antara BPN pusat dan Apkasindo untuk membantu sertifikasi lahan perkebunan sawit rakyat, maka Apkasindo mendata para petani yang benar-benar siap untuk mendapatkan sertifikat,” lanjutnya.

 

Asmar mengisahkan kegiatan itu dimulai akhir tahun lalu ketika Apkasindo Pusat mendata sejumlah petani sawit di Labuhanbatu sebagai peserta pertama untuk mendapatkan sertifikat dari BPN. “Tahun ini sudah direalisasikan sebanyak 400 persil atau 800 sertifikat dengan beban dana sama dengan program nasional (prona) sertifikat yang dijalankan BPN selama ini.”

 

Apkasindo, tuturnya, sebenarnya berjuang untuk menggratiskan sertifikat tersebut, namun BPN tidak mau karena ada biaya administrasi (mencetak buku sertifikat) yang harus dikeluarkan BPN.

 

Selain Kabupaten Labuhanbatu, Apkasindo sedang mendata para petani sawit yang mau mendapatkan sertifikat dari BPN di Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

 

“Kedua daerah ini relatif lebih siap dari sisi administrasi dibandingkan derah lain. Setelah itu akan menyusul Kabupaten Asahan,” ujarnya.

 

Asmar memperkirakan lahan petani sawit yang belum memiliki sertifikat diperkirakan mencapai dua juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau pemerintah mau membantu, tambah dia, cukup mengaloksikan dana bea keluar (BK) crude palm oil (CPO) puluhan miliar untuk membantu sertfikasi lahan petani sawit tersebut.

 

“Dengan adanya sertifikat lahan sawit para petani, perbankan sudah berani mengucurkan kredit untuk merevitalisasi perkebunan sawit rakyat yang menjadi program pemerintah. Selama ini salah satu kendala revitalisasi perkebunan adalah lahan yang tidak punya sertifikat,” lanjutnya. (sut)

Tag :
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top