Oknum Bapepam diduga terlibat kasus Askrindo

JAKARTA: DPR menduga ada oknum Bapepam-LK yang terlibat dalam kasus penggelapan dana investasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sehingga kasus itu harus diungkap oleh Polri.Edison Betaubun, Anggota Komisi XI DPR dari FPG, mengatakan dugaan itu
Febriany Dian Aritya Putri
Febriany Dian Aritya Putri - Bisnis.com 21 September 2011  |  16:35 WIB

JAKARTA: DPR menduga ada oknum Bapepam-LK yang terlibat dalam kasus penggelapan dana investasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sehingga kasus itu harus diungkap oleh Polri.Edison Betaubun, Anggota Komisi XI DPR dari FPG, mengatakan dugaan itu didasari waktu lama yang dibutuhkan untuk mengungkap penggelapan dana sejak awal terjadi pada 2002 hingga baru terungkap pada 2006."Untuk itu kami meminta Polri untuk mengusut tuntas dugaan adanya oknum yang terlibat," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Askrindo, Bapepam-LK, dan Polri siang ini.Dalam rapat yang sama, dia juga meminta kepada anggota Komisi XI yang lain untuk menunda pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1 triliun yang sudah disetujui sebelumnya awal tahun ini dan sudah siap dicairkan dalam waktu dekat.Anggota Komisi XI DPR lain, Nusron Wahid dari F-PG, juga mengusulkan agar oknum direksi Askrindo dan direksi manajer investasi dibawa ke depan sidang komisi keuangan itu."Harusnya dibawa ke sini untuk membuka cerita pihak yang bermain dalam kasus penggelapan dana dan menikmati dana yang katanya digelapkan itu, apa Askrindo, Tranka Kabel, atau Chaidi The."Menurut Nusron, kondisi kasus penggelapan dana investasi Askrindo masih rancu karena belum jelas pihak yang paling berkepentingan, meskipun sudah dijelaskan oleh Askrindo, Bapepam-LK, dan Polri.PT Terang Kita (Tranka Kabel) merupakan debitur pinjaman yang dijamin Askrindo.Namun, ketika terjadi gagal bayar pinjaman, Askrindo membeli surat utang yang diterbitkan Tranka untuk membantu operasional perusahaan itu.Askrindo berharap Tranka dapat berjalan normal kembali dan dapat melunasi utangnya, tetapi kemudian justru gagal bayar.Pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Untung S. Rajab mengatakan pihaknya sudah memanggil 27 sanksi dan masih membuka kemungkinan ada penangkapan lagi. "Sudah kami cekal beberapa, tapi belum ditahan karena kami yakin prosesnya masih bisa lancar berjalan." (19/tw) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top