Perbankan minta porsi dana perumahan ditambah

JAKARTA: Porsi dana kelolaan dalam FLPP diusulkan ditambah terutama bagi bank-bank yang dinilai berkomitmen tinggi mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah pada tahun depan.
Yanto Rachmat Iskandar
Yanto Rachmat Iskandar - Bisnis.com 06 Desember 2010  |  11:31 WIB

JAKARTA: Porsi dana kelolaan dalam FLPP diusulkan ditambah terutama bagi bank-bank yang dinilai berkomitmen tinggi mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah pada tahun depan.

Jika dana APBN yang mendukung skema baru pembiayaan perumahan dalam FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ditambahkan kepada para bank penyalur, suku bunga pinjaman KPR diprediksi bisa ditekan lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga komersial.Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk Iqbal Latanro mengatakan dengan pola seperti itu, maka penyerapan dan penggunaan dana FLPP sebagai pengganti subsidi bunga perumahan dalam skema lama bisa lebih optimal.Ini sekaligus bisa kian menekan tingkat suku bunga KPR dari skema FLPP yang berlaku saat ini [sekitar 8,3% - 9,98%]. Jika bunga FLPP semakin rendah, daya cicil masyarakat berpenghasilan rendah bisa semakin kuat, katanya, hari ini.Berdasarkan catatan Kementerian Perumahan Rakyat, pemerintah mengalokasikan Rp2,6 triliun dari APBN untuk FLPP. Dari total dana tersebut, sekitar Rp1,6 triliun disalurkan ke BTN melalui BLU-PPP (badan layanan umum pusat pembiayaan perumahan). Untuk tahun depan, pemerintah menambah alokasi FLPP menjadi Rp3,2 triliun.BTN, lanjut Iqbal, bahkan siap menampung dana FLPP yang sudah ditempatkan ke bank lain tapi tidak digunakan secara maksimal. Namun, semua usulan ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan DPR karena berkaitan dengan pemanfaatan APBN, katanya.Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan usulan memperbesar porsi dana FLPP dalam APBN akan dipertimbangkan karena jika porsi pengelolaan dana FLPP diperbesar, volume pembangunan rumah sejahtera tapak dan susun akan lebih besar.Jika pengadaan rumah sejahtera semakin banyak, masalah backlog [defisit] perumahan akan cepat teratasi. Saat ini, backlog perumahan mencapai sekitar 8 jutaan unit, sedangkan target pembangunan rumah baru belum mencukupi kebutuhan, jelasnya. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top