Presiden Jokowi Izinkan Masuknya Bantuan Internasional Tangani Bencana

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah mengizinkan masuknya bantuan internasional untuk menangani bencana di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong melalui akun Twitter resminya, Senin (1/10/2018). Menurutnya, Jokowi menyampaikan hal itu pada Minggu (30/9) malam.

"Saya membantu mengoordinasi bantuan dari pihak swasta internasional. Mohon kirimkan pesan Anda ke akun media sosial saya atau surat elektronik," papar Lembong.

Last night, President @jokowi authorized us to accept international help for urgent disaster-response & relief. I’m helping coordinate help from private sectors from around the world. Pls message me at my social media accounts or email: [email protected]#PaluTsunami #PALUDONGGALA
— Tom Lembong (@tomlembong) October 1, 2018

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang kini sedang berada di New York, AS.

"Beliau mengatakan Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita "welcome" dengan tawaran internasional," tuturnya dalam akun Twitter resminya, Senin (1/10).

Sutopo melanjutkan hal ini akan diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Adapun BNPB dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tengah mempersiapkan mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan tersebut.

Seperti diketahui, pada Jumat (28/9), terjadi gempa berkekuatan 7,4 SR yang berpusat di Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Gempa ini disusul oleh tsunami yang melanda Palu, Donggala, dan daerah sekitarnya.

Gempa tersebut berlangsung sekitar dua bulan setelah gempa besar juga mengguncang Lombok dan wilayah sekitarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan duka citanya atas bencana yang terjadi di Sulteng. Meski jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang bertugas di daerah tersebut juga terdampak dan masih ada yang belum ditemukan, tapi pihaknya tetap menyiapkan kebijakan untuk membantu penanganan bencana di sana.

View this post on Instagram
Duka sangat dalam kita rasakan atas terjadinya bencana alam gempa dan tsunami di Palu dan Donggala - Sulawesi Tengah. Sejak kejadian Kementerian Keuangan segera melakukan identifikasi seluruh jajaran Kemenkeu dan keluarga yang bertugas di daerah terdampak. Kementerian Keuangan memiliki instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Perbendaharan dan Kekayaan Negara yang bertugas di Palu dan di berbagai daerah Sulawesi Tengah yang terkena dampak gempa dan tsunami. Hingga pagi ini masih 13 jajaran Ditjen Pajak yang belum dapat ditemukan kabar dan kondisinya. Di lingkungan Bea dan Cukai ada staf yang sedang melakukan kegiatan Kemenkeu mengajar - hingga pagi ini belum dapat dihubungi. Kami terus berusaha dan berdoa mencari seluruh jajaran Kemenkeu dan keluarganya - semoga semuanya dapat segera dihubungi. selamat dan dapat dibantu untuk pulih kembali. Kami bekerja keras untuk memberikan dukungan maksimal kepada seluruh jajaran Kemenkeu dan keluarganya yang mengalami dampak bencana alam yang sangat berat tersebut. Kemenkeu juga menyiapkan seluruh sumber daya, anggaran dan instrumen kebijakan lain untuk membantu seluruh masyarakat dan pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani kondisi Emergency (kedaruratan) dan kebutuhan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat dan mengurangi korban manusia semaksimal mungkin pada masa kritis saat ini. Mari kita semua memberikan dukungan moral material secara maksimal disertai doa kesempatan bagi seluruh rakyat Palu dan Donggala serta daerah terkena bencana di Sulawesi Tengah, agar keselamatan, pemulihan dan pembangunan kembali dapat dilakukan secara segera dan semaksimal mungkin. Kita bagun solidaritas kemanusiaan nasional semangat untuk menyelamatkan, membantu dan membangun kembali.
A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on Sep 29, 2018 at 9:59pm PDT

"Kemenkeu juga menyiapkan seluruh sumber daya, anggaran, dan instrumen kebijakan lain untuk membantu seluruh masyarakat dan pemerintah daerah dan Kementian dan Lembaga termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani kondisi emergency (kedaruratan) dan kebutuhan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat dan mengurangi korban manusia semaksimal mungkin pada masa kritis saat ini," paparnya dalam akun Instagramnya.