Bisnis.com, JAKARTA - Tim Investigasi Pemerintah AS menemukan bahwa militer Myanmar telah mengobarkan serangan pembunuhan masal, perkosaan dan kekejaman lain yang terencana dan terkoordinasi dengan baik terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Departemen Luar Negeri AS menyebutkan bahwa laporan tersebut membenarkan lebih lanjut sanksi AS atau tindakan hukuman lainnya terhadap pemerintah Myanmar, menurut satu pejabat AS. Namun, laporan itu tidak memerinci bahwa penindasan itu sebagai bentuk genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Para pejabat AS mengatakan terjadi perdebatan internal yang sengit soal genosida itu sehingga peluncuran laporan itu tertunda selama hampir satu bulan.
Temuan itu dihasilkan dari lebih dari seribu wawancara terhadap pria dan wanita Rohingya di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh. Negara itu merupakan tempat hampir 700.000 warga Rohingya melarikan diri setelah serangan militer tahun lalu di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
"Survei ini mengungkapkan bahwa kekerasan baru-baru ini di Rakhine Utara sangat ekstrem, berskala besar, meluas, dan tampaknya ditujukan untuk meneror penduduk dan mengusir warga Rohingya," menurut laporan 20 halaman itu sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (25/9/2018).
Ruang lingkup dan skala operasi militer menunjukkan bahwa mereka terencana dan terkoordinasi dengan baik, menurt laporan itu.
Mereka yang selamat menjelsakan ecara detil atas apa yang telah mereka saksikan, termasuk tentara yang membunuh bayi dan anak-anak selain penembakan orang yang tidak bersenjata. Ada juga korban penyiksaan yang dikubur hidup-hidup atau dilemparkan ke lubang kuburan massal.
Para saksi menyebutkan adanya serangan seksual yang meluas oleh militer Rohingya yang sering dilakukan di depan umum.
Kejahatan Seksual
Seorang saksi menggambarkan empat gadis Rohingya yang diculik, diikat dengan tali dan diperkosa selama tiga hari. Mereka ditinggalkan "setengah mati", katanya, menurut laporan itu.
Kelompok hak asasi manusia dan aktivis Rohingya telah menempatkan jumlah korban tewas dalam jumlah ribuan di Negara Bagian Rakhine pada bulan Agustus 2017.
Hasil penyelidikan AS dirilis hampir satu bulan setelah penyelidik PBB mengeluarkan laporan mereka sendiri yang menuduh militer Myanmar bertindak dengan "niat genosida".
PBB menuntut panglima tertinggi negara itu dan lima jenderal berdasarkan hukum internasional.
Para pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan tujuan penyelidikan tidak untuk menentukan genosida tetapi untuk "mendokumentasikan fakta" tentang kekejaman untuk membimbing kebijakan AS yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku.
