Kabar24.com, JAKARTA — Setelah mendengar masukan dari para ekonom dan ahli hukum, giliran pengamat politik memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo.
Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, mengatakan bahwa Presiden lebih banyak mendengar masukan para pengamat politik senior dan junior. Pembahasannya pun beragam, mulai dari kondisi terkini, permasalahan yang harus diselesaikan yang sifatnya aktual maupun sistem.
"Kalau yang senior lebih banyak terkait sistem efektivitas hubungan parlemen dan Presiden, termasuk masalah masalah hoax dan pemerintah/presiden. Akhirnya dijawab saja sama Presiden. Jadi malah tidak ada stressing issue apa apa," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Yunarto tidak sempat memberikan masukan kepada Presiden, mengingat waktu yang terbatas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengaku menyampaikan dua hal kepada Jokowi, terkati perlindungan hak pilih warga negara serta pandangan keterlibatan mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif DPR maupun DPRD.
"Mengenai perlindungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu dengan persyaratan KTP elektronik sebagai persyaratan menjadi pemilih dan menggunakan hak pilih. Itu sudah saya sampaikan kepada Pak Presiden," ujarnya.
Menurutnya, Presiden langsung merespons dengan baik dengan menggunakan cara cara yang optimal agar semua warga negara mendapatkan KTP elektronik.
Senada dengan Yunarto, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengaku bahwa topik pembicaraannya beragam. Kendati demikian, dia menampik jika menyinggung mengenai elektabilitas Jokowi menjelang pemilihan presiden mendatang.
"Sebenarnya bukan saja lembaga survei tapi juga ada banyak kampus, ada Unpad, UGM, Unair, UI, UIN. Terus ada lembaga kayak Perludem, juga Habibie Center. Jadi, ya kasih masukan sesuai dengan bidang masing-masinglah," tambahnya.
