Kabar24.com, JAKARTA- Dua terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik divonis masing-masing 7 dan 5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dalam sidang Kamis (20/7/2017).
Dalam sidang, majelis hakim yang dimpimpin oleh John Halasan Butarbutar menyatakan bahwa terdakwa I, Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2011-2013 dinyatakan bersalah sehingga divonis hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp500 juta subsider kurungan selama 6 bulan.
“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa II Sugiharto, Pejabat Pembuat Komitmen divonis hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider kurungan 6 bulan penjara,” paparnya.
Baca Juga
Kepada para terdakwa juga dijatuhkan hukuman pidana tambahan kepada Sugiharto berupa mengembalikan uang sebesar US$500.000 dikurangi pengembalian uang sebesar US$300.000dan RP50 juta yang telah dilakukan sebelum persidangan.
Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka jaksa berhak menyita harta benda milik terdakwa untuk selanjutnya dilelang. Jika harta benda tersebut dianggap tidak mencukupi maka terdakwa harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.
Sementara itu terdakwa II dikenakan hukuman pidana tambahan yakni mengembalikan uang sebesar US$50.000 dikurangi pengembalian uang US$30.000 yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan sidang, serta mobil Honda Jazz seharga Rp150 juta. Mirip seperti Irman, jika tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut maka Sugiharto akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun.
Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan para terdakwa yakni perbuatan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, merugikan negara dan masyarakat pada umumnya lantara KTP elektronik merupakan program penting strategis dan perbuatan para terdakwa berdampak pada masyarakat luas di mana masih banyak warga yang hingga saat ini belum memliki KTP elektronik.
Adapun hal-hal yang meringankan para terdakwa yakni bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, megakui perbuatannya, mengembalikan sebagian uang terkait hasil korupsi dan mengajukan diri sebagai justice collabolator yang juga disetujui oleh majelis hakim.
Atas vonis tersebut, baik para terdakwa maupun penuntut umum menyatakan pikir-pikir dan diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum dalam sidang sebelumnya di mana masing-mading terdakwa dituntut hukuman penjara selama 7 tahun dan 5 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
