Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Desak Reformasi Pelayanan Publik

Presiden Joko Widodo mendesak reformasi birokrasi dan deregulasi tidak hanya terselenggara di layanan investasi dan aktivitas bisnis, melainkan juga terlaksana di bidang pelayanan publik.
Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur, Kamis (21/5/2015)./JIBI-Mohammad Sofii
Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada warga Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur, Kamis (21/5/2015)./JIBI-Mohammad Sofii

Kabar24.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo mendesak reformasi birokrasi dan deregulasi tidak hanya terselenggara di layanan investasi dan aktivitas bisnis, melainkan juga terlaksana di bidang pelayanan publik.

Dalam pembukaan Rapat Terbatas tentang Pelayanan Publik, Kamis (28/4/2016), Presiden menekankan reformasi harus berlanjut ke pelayanan imigrasi, baik di airpor dan urusan paspor, lalu pengurusan KTP yang dinilai masih banyak masalahnya.
 
"Berkaitan dengan sertifikat tanah, bayarnya mahal dan lama, yang berkatian dengan SIM, STNK, BPKB juga sama, cepat tapi masih perlu diperbaiki di situ," kata Kepala Negara di Kantor Presiden.

Jokowi menambahkan, persoalan akta kelahiran dan pernikahan juga masih bermasalah. Presiden menekankan, bulan depan dirinya akan langsung masuk untuk melakukan pengecekan.

Dia menggarisbawahi, Istana Kepresidenan sudah mengetahui benar masalah-masalah tersebut.

Untuk itu, Presiden memerintahkan para Menteri terkait untuk segera menuntaskan permasalahan klasik ini guna membuat Indonesia semakin lincah dan kokoh menghadapi era persaingan global.

"Reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda lagi. Dari hulu ke hilir, semuanya harus diselesaikan, terutama yang terkait kehidupan masyarakat bawah. Saya tidak ingin mendngar keluhan rakyat tentang pelayanan publik, dioper sana-sini, tidak jelas waktu dan biaya. semua masalah itu harus hilang," kata Presiden.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengemukakan, praktek percaloan dan pungutan liar juga harus dibasmi sampai akar-akarnya.

Dia menegaskan, akan membentuk tim khusus untuk mencari tahu detil dan persisnya praktek-praktek tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, semua pelayanan harus berdassarkan elektronik, sehingga mudah diakses darimana pun, cepat, ada kepastian biaya, dan jelas karena lebih mudah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

Semestinya, kata Presiden, indentifikasi ata kependudukan juga harus tunggal dan bisa dipakai dan diakses secara online.

"Dengan sistem tertintegrasi, tidak dieprlukan lagi banyak waktu. Ini yang segera harus diperbaiki," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arys Aditya
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper