Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD bersikap arif dalam menghadapi polemik APBD yang dicurigai diwarnai dana "siluman".
"Keduanya harusnya arif lah, menyelesaikan untuk rakyat. Kalau DPRD keliru tarik, kalau Ahok keliru ya tarik. Gubernur dan DPRD kan satu," kata JK di Kantor Wapres, Jumat (6/3).
JK menilai adu mulut dengan saling melontarkan kalimat berisi umpatan yang meluncur dari Ahok dan anggota DPRD merupakan tindakan yang kurang bijaksana.
Peristiwa itu antara lain terjadi saat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar mediasi dua pihak yang berseteru di kantor Kemendagri, Kamis (5/3).
"Kan keduanya umpat-mengumpat. Kurang bijaksana," imbuhnya.
Menurut JK, upaya mediasi yang digelar Kemendagri cukup bagus. Kalla berharap polemik APBD DKI Jakarta segera menemukan jalan keluar terbaik.
"Itu bagus, otomatis kalau ada kejadian di bawah, atas yang mediasi. Atas dari gubernur itu presiden, tapi presiden diwakilkan oleh mendagri. Itu sudah benar. Di situ letak masing-masing untuk selesaikan kepentingan rakyat Jakarta, mestinya mereka segera menyelesaikannya," tutur JK.
Kemendagri menargetkan polemik APBD DKI Jakarta selesai sebelum 8 Maret 2015, agar dapat digunakan membiayai program yang telah dianggarkan. Polemik yang berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu program-program prioritas pembangunan Ibu Kota, seperti pendidikan, infrastruktur, dan penanganan banjir.
Gubernur DKI Jakarta dan DPRD berselisih lantaran perbedaan APBD. DPRD dituding menyampaikan draf APBD yang beda versi dengan Gubernur, dengan menyelipkan anggaran Rp12,1 triliun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah negeri di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
