Kabar24.com, BOGOR--Pembangunan waduk di Bogor yang ditargetkan akan dimulai pada akhir 2015 terancam molor seiring belum adanya kepastian penetapan lokasi.
Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan pembangunan waduk di Bogor masih dalam tahap kajian administrasi.
Menurutnya, Bappeda Kabupaten Bogor masih menyusun terkait rencana tata ruang untuk menetapkan lokasi pembangunan waduk tersebut bersama sejumlah pihak yang telah menjadi panitia khusus.
Suryanto menuturkan waduk di Kabupaten Bogor rencananya akan dibangun di Cipayung dan Sukamahi yang saat ini masih dalam pembahasan terkait detail penetapan luas lahan.
"Penetapan titik lokasi dan luas lahannya sampai saat ini belum fix. Masih menunggu dulu kesepakatan semua pihak yang terlibat," ujarnya pada Bisnis, Selasa (10/2/2015).
Dengan demikian, kata dia, pembebasan lahan untuk pembangunan waduk di Bogor masih jauh untuk dilakukan. Selain itu, anggaran untuk pembangunan waduk tersebut sebagian besar wewenang dari Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya, wacana pembangunan waduk di Bogor mengemuka untuk mengantisipasi banjir di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berencana menganggarkan pembangunan tersebut Rp1,2 triliun.
Pemerintah Jawq Barat menuturkan pembangunan waduk di Bogor yang menjadi salah satu cara penanganan banjir DKI Jakarta tergantung pada perencanaan yang disusun Kementerian PU Pera.
Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan dalam penanganan banjir DKI Jakarta di wilayah Jabar yang berbatasan dengan Ibu Kota tersebut pihaknya tidak bisa mengambil upaya cepat.
Menurutnya kewenangan soal membangun waduk Ciawi dan Sukamahi tergantung pada Kementerian. “Itu urusannya dengan PU,” katanya di Bandung, Selasa (10/2).
Dia mengatakan pembangunan waduk menjadi domain kementerian meski Pemprov DKI sudah menyiapkan dana untuk pembebasan lahan. Rencana pembebasan lahan terhambat karena Kementerian PU belum menelurkan perencanaan yang
“Dana sudah ada tapi tidak bisa dilakukan,” katanya.
Pembangunan waduk yang bisa mengurangi debit air ke Jakarta juga dihadapkan dengan tata ruang di wilayah Ciawi dan Sukamahi yang saat ini sudah penuh oleh perumahan.
Dia menilai jika pemerintah masih berkehendak membangun waduk di Bogor, maka penentuan titiknya harus kembali diubah. “Pindahkan ke tempat yang lebih baik,” katanya.
Pihaknya juga menyoroti penertiban villa illegal yang tahun ini tidak bisa dilakukan. Wagub mengaku sudah mendapatkan laporan dari Pemkab Bogor jika dana bantuan dari DKI sebesar Rp100 miliar dihentikan sementara.
“Pembongkaran villa liar sementara terhenti,” ujarnya.
Wagub Deddy mengatakan penertiban villa liar di Bogor menjadi mata rantai penting penuntasan banjir di DKI. Karena bangunan liar tersebut sudah sangat mengganggu ekosistem jadi harus ditertibkan.
Menurutnya dana pembongkaran villa liar sangat besar, karena itu dana hibah dari DKI penting. “Menertibkan dan menghancurkannya susah, itu mahal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
