Kabar24.com, JAKARTA-- Anggota DPR yang juga politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengutamakan kepentingan rakyat, dan bangsa. Bukan kepada golongan, kelompok, atau institusi politik tertentu.
Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko yang juga aktif sebagai juru kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lewat keterangan tertulisnya yang diterima Kabar24.com, Kamis (5/2/2015).
SIMAK: Budi Waseso Jenderal Karbitan?
Budiman Sudjatmiko menyampaikan hal itu terkait posisi dan sikap Presiden menghadapi situasi politik saat ini, yakni kisrruh antara KPK dan Polri. Kedua lembaga penegak hukum ini terkesan saling serang akhir-akhir ini, yang berawal dari pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.
Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK, karena diduga menerima gratifikasi. Kini, kasus Budi Gunawan ini dalam tahap praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam keterangan tertulisnya, Budiman Sudjatmiko meminta Presiden Jokowi bertindak tegas. Karena, bila tidak, katanya, akan berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas.
“Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, harus dimaknai bahwa seluruh kewenangan/kekuasaan yang melekat didalam jabatannya harus senantiasa diarahkan untuk kepentingan rakyat sebagai pemangku kedaulatan.”
Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa demokrasi sebagai jalan yang kita sepakati untuk menentukan kepemimpinan secara periodik yang berkonsekwensi logis pada berdirinya instrumen-instrumen politik (partai, kelompok masyarakat sipil dan sebagainya) yang tentunya memiliki pandangan berbeda dalam melihat setiap peristiwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Namun harus senantiasa diingat bahwa Presiden disumpah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa bukan kepada golongan, kelompok atau institusi politik tertentu,” ujarnya.
Budiman Sudjatmiko juga menambahkan, sebagai pemegang mandat politik, adalah pada tempatnya Presiden menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dengan tetap berangkat dari kehendak rakyat banyak, yang menginginkan perubahan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, kepemimpinan yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam kaitannya dengan partai politik sebagai partai pengusung, saya yakin PDI Perjuangan, sebagai pemenang pemilu legislatif dan pendukung utama Presiden Joko Widodo, bersama partai-partai lain pendukung Presiden, mampu menunjukkan kepeloporan dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional tersebut.”
BACA JUGA:
