Kabar24.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.
Anggota tim independen adalah orang-orang yang pakar di bidang masing-masing, dan diharapkan mampu memberi masukan kepada Presiden, mengingat ada kesan Jokowi saat ini di bawah tekanan.
SIMAK: KPK VS POLRI: Hambar, Pendukung Ragukan Kemampuan Jokowi
Tekanan itu berasal dari parpol pendukungnya (Koalisi Indonesia Hebat/KIH), yang ingin calon kapolri tersangka, Komjen Budi Gunawan (BG), dilantik sebagai kapolri. Namun, masyarakat tak setuju bila BG menjadi kapolri, mengingat kasus dugaan rekening gendut yang membelitnya.
Di sisi lain, masyarakat sipil (koalisi masyarakat antikorupsi) tak menginginkan BS menjadi kapolri. Koalisi parpol yang berseberangan dengan KIH, yakni Koalisi Merah Putih (KM) melalui Prabowo Subianto mengatakan mendukung Jokowi bila mengutaman kepentingan rakyat.
Tim independen yang beranggotakan -Syafii Maarif sebagai ketua, Jimly Asshidiqie sebagai wakil ketua, dan Hikmahanto Juwana menjadi sekretaris tim. Kemudian, Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Sutanto, dan Imam B Prasodjo sebagai anggota-, sudah menghasilkan rekomendasi.
Berikut hasil rekomendasi itu seperti dilansir Antara, Jumat (30/1/2015):
Pertama, Presiden seyogyanya memberikan kepastian terhadap siapa pun penegak hukun yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga marwah institusi penegak hukum, baik Polri maupun KPK.
Kedua, Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri yang berstatus tersangka. Ketiga, Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukun siapa pun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya.
Keempat, Presiden seyogyanya memerintahkan Polri dan KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan personel Polri atau pun KPK.
Kelima, Presiden harus menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.
BACA JUGA:
Dian Pelangi Ingin BEK Buktikan Indonesia Pusat Fashion Muslim Dunia
KPK VS POLRI: Jokowi Harus Selesaikan, Jangan Jadi Bola Liar
SPEKTRUM: Karut-marut BPJS Kesehatan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
