Setelah BBM Kini Geger Beras Oplosan, Sampai Kemana Kasusnya?

Bisnis.com, JAKARTA -- Polisi sedang mengusut dugaan praktik oplos dan pengurangan takaran beras. Sejumlah perusahaan telah diperiksa, termasuk salah satu badan usaha milik daerah (BUMN) Jakarta.

Dalam catatan Bisnis, Satgas Pangan Polri telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan 5 kilogram yang diduga terlibat dalam praktik tersebut pada Selasa (15/7/2025) kemarin.

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan sedang mendalami dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan 25 pemilik merek beras kemasan 5 kilogram tersebut. Namun sayangnya, Helfi tidak menjelaskan detail nama merek beras yang diselidiki itu. 

"Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kilogram," tuturnya di Jakarta.

Selain itu, dia juga mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 perusahaan dan 8 merek beras kemasan 5 kilogram untuk mencari tersangka di dalam kasus pengurangan takaran dan mutu beras  yang dijual ke masyarakat.

"Penyidik Satgas Pangan Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 PT dan 8 merek beras kemasan 5 kilogram, jadi total saksi yang diperiksa saat ini sudah 22 orang," katanya.

Menurutnya, pemeriksaan semua korporasi tersebut untuk mendalami ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras kemasan tidak sesuai komposisi di cover kemasan.

"Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya," ujarnya.

4 Perusahaan Diperiksa

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri juga telah memanggil empat produsen beras terkait dengan dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan.

Empat produsen yang dipanggil untuk diklarifikasi, yakni Wilmar Group atas merek Sania, Sovia, Fortune, Siip; ⁠PT Belitang Panen Raya atas merek Raja Platinum, Raja Ultima; dan PT Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group dengan merek Ayana.

Selanjutnya, ⁠PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan produsen beras dengan kemasan Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos.

Bisnis pada Senin lalu mencoba mengonfirmasi kepada pihak Japfa dan Wilmar, namun hingga berita ini diturunkan keduanya tidak memberi jawaban.

DPR: Usut Tuntas!

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar kasus beras premium oplosan yang beredar di pasaran untuk dikupas dan diselidiki dengan tuntas. 

Hal tersebut dirinya sampaikan seusai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2025).

“Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Puan mengatakan dirinya melihat bahwa saat ini sudah dilakukan tindak lanjut terkait beras oplosan ini. Dia mendukung untuk menindaklanjuti secara hukum pihak-pihak yang melakukan hal tersebut.

“Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian (Kementan) menilai praktik kecurangan ini disebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga hampir Rp100 triliun. 

Kementan menyebut setidaknya ada 212 merek beras premium yang beredar di pasaran diduga melakukan pengoplosan, pelanggaran standar mutu, berat, hingga harga eceran tertinggi (HET).

“Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp99 triliun per tahun,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).

Food Station Tjipinang Buka Suara 

Adapun Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno telah menerima laporan dari PT Tjipinang Food Station terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran pengemasan beras.

Berdasarkan laporan yang diterima Rano, Food Station (FS) memastikan bahwa isu beras oplosan tidak benar. "Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar," ujarnya ketika ditemui di SMA 6 Jakarta.

Sebagai informasi, PT Food Station merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah diselidiki oleh Satgas Pangan Polri dan telah dimintai klarifikasinya terkait dugaan kasus tersebut. 

Namun demikian, Rano menegaskan bahwa apabila dalam prosesnya terbukti ada kesalahan, maka pihaknya tidak akan melindungi orang yang terlibat dan menyerahkan penangananya kepada aparat penegak hukum.

"Kalau memang salah, tindak, enggak ada urusan," terangnya. 

Dia juga memastikan bahwa Pemprov Jakarta bakal terus memastikan setiap proses bisnis bisa dipertanggungjawabkan. Pihaknya juga akan melakukan audit terhadap PT Tjipinang Food Station. "Pasti ada audit. Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini. Ini inspektorat turun," jelasnya. 

Adapun, Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) memastikan bahwa beras yang digunakan dalam program pangan murah, yang diproduksi PT Food Station Tjipinang Jaya, sesuai dengan standar mutu.

Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan menyatakan bahwa pihaknya menggunakan beras merek Setra Pulen dan Setra Ramos produksi PT Food Station untuk kegiatan "Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu" atau yang biasa dikenal Program Pangan Bersubsidi Beras dengan kelas mutu Premium.

Dikatakan, bahwa terhadap dua merek tersebut, pihaknya secara periodik (sedikitnya tiga kali dalam setahun) melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS (Food Station) dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi, yakni Lab Saraswanti dan Lab PPSH DKPKP, untuk memastikan kesesuaian mutunya.