Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) untuk menyeimbangkan kemudahan investasi di Indonesia dengan juga memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai hak-haknya.
Adapun, wejangannya ini dia sampaikan guna merespons pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$653 juta untuk tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan BIG (Badan Informasi Geospasial).
“Saya mohon juga Pak Nusron di era Bapak ini tolong diseimbangkan antara ini untuk kemudahan investasi juga dengan jaminan terhadap hak masyarakat. Harus ada keseimbangan pak,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, Indonesia termasuk dalam negara yang kacau dengan urusan tanah dan investasi, bahkan juga menjadi negara yang memiliki konflik agraria paling tinggi se-Asia.
Dia menilai hal itu terjadi lantaran negara ini masih belum memiliki kepastian hukum yang baik, kemudian regulasi acap kali tumpang tindih, dan bahkan masih banyak mafia serta makelar tanah.
“Jadi kita minjem [US$653 juta] ini nanti untuk investasi, rakyat dikorbankan, belum tentu juga ngundang investasi yang banyak. Akhirnya orang-orang kita juga yang makan barang ini, hasilnya kan begitu,” bebernya.
Baca Juga
Sebab itu, dia mengingatkan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menjaga keseimbangan kemudahan investasi juga dengan jaminan terhadap hak masyarakat. Dia turut meminta Nusron untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar dapat mengusulkan sertifikasi atau penetapan hak wilayah atau hak adat.
“Karena apa pak? Potensi ledakan sosial kita dengan pertambahan populasi terus menerus, tapi tanah semakin mengerut, ini suatu saat akan jadi ledakan berdarah-darah di Republik ini. Jadi tolong ada keseimbangan antara investasi dan hak masyarakat,“ urai Deddy.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan pihaknya akan mendapatkan anggaran tambahan dari implementasi program Bank Dunia, yaitu ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning Program) sebesar US$653 juta dan sudah diteken.
ILASP tersebut, kata Nusron, untuk kerja sama tiga kementerian yaitu kementerian atr/bpn, kementerian dalam negeri, dan BIG (Badan Informasi Geospasial).
“Secara bersama-sama tiga kementerian dan akan ditambah oleh bank dunia tahun depan karena ada dua kementerian bergabung yaitu kementerian kehutanan dan kementerian transmigrasi untuk melanjutkan beberapa program,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.
