Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan membubarkan Departemen Pendidikan federal pada Kamis (20/3/2025). Hal ini merupakan pemenuhan janji kampanye jangka panjangnya kepada kaum konservatif.
Dilansir Reuters, Jumat (21/3/2025), perintah itu dirancang untuk mengalihkan hampir seluruh kebijakan terkait sekolah ke tangan pemerintah negara bagian dan dewan lokal. Kondisi ini menjadi kekhawatiran para pendukung pendidikan liberal.
Perintah yang diteken pada hari Kamis itu menjadi langkah pertama untuk menutup Departemen Pendidikan, kata Trump saat upacara penandatanganan di Ruang Timur, Gedung Putih. "Kita akan mengembalikan pendidikan, secara sederhananya, ke negara bagian di mana tempatnya berada," kata Trump.
| Baca Juga : Trump Desak The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan |
|---|
Sejumlah pelajar diundang ke acara penandatanganan tersebut dan duduk di meja kelas, mengelilingi presiden dan ikut menandatangani perintah eksekutif tiruan.
Pihak Gedung Putih berpendapat Departemen Pendidikan hanya membuang anggaran dengan hasil yang kurang memuaskan, seperti nilai ujian para siswa yang pas-pasan, tingkat literasi rendah, dan keahlian matematika siswa yang dinilai kurang.
Untuk menutup Departemen Pendidikan secara menyeluruh memerlukan persetujuan Kongres dan Trump kurang suara untuk ini. Namun, Partai Demokrat mengatakan bahwa Trump dapat menutup Departemen Pendidikan meskipun tanpa persetujuan Kongres.
"Donald Trump tahu betul bahwa dia tidak dapat menghapus Departemen Pendidikan tanpa Kongres, tetapi dia memahami bahwa jika memecat semua staf dan 'menghancurkannya', Anda mungkin akan mendapatkan hasil yang serupa [dengan menghapus Departemen Pendidikan]," kata Senator AS Patty Murray dalam sebuah pernyataan.
Penandatanganan perintah eksekutif oleh Trump itu menyusul pengumuman Departemen Pendidikan, yang pada minggu lalu memberhentikan hampir setengah dari stafnya, sejalan dengan upaya presiden untuk mengurangi pegawai pemerintah federal yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien.
Sektor pendidikan telah lama menjadi pemicu perdebatan politik di Amerika Serikat. Pihak konservatif lebih memilih kendali pemerintah lokal atas kebijakan pendidikan dan pilihan sekolah.
Menurut mereka, hal itu akan membantu sekolah swasta dan sekolah agama. Sementara, pemilih yang condong ke 'kiri', sebagian besar mendukung pendanaan kuat untuk sekolah negeri dan program keberagaman.
Presiden Trump meningkatkan perdebatan tersebut ke tingkat yang berbeda dan menjadikannya bagian dari dorongan umum terhadap apa yang dipandang kaum konservatif sebagai indoktrinasi liberal di sekolah-sekolah Amerika dari tingkat universitas hingga pengajaran K-12.
Dia berupaya merombak ulang pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan mengurangi pendanaan dan mendorong penghapusan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di perguruan tinggi dan universitas, seperti yang dilakukannya di pemerintah federal.
Sebagai contoh Universitas Columbia, yang menghadapi tenggat waktu pada Kamis lalu untuk menanggapi tuntutan pengetatan pembatasan unjuk rasa di kampus, sebagai prasyarat membuka pembicaraan pemulihan dana federal yang ditangguhkan senilai US$400 juta.
