Bisnis.com, JAKARTA – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya menunda mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menuai berbagai interpretasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan hingga kemarin, kata Bima masih terdapat 47 kepala daerah yang belum hadir untuk mengikuti pembekalan tersebut
"Enggak ada perubahan, tetap di angka yang sama. Masih menunggu 47 kepala daerah yang belum hadir," ujarnya kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).
Ketika ditanya apakah sudah ada kabar mengenai para kepala daerah yang belum hadir, Bima Arya menyebut bahwa pihaknya masih menunggu kepastian lebih lanjut.
Termasuk, Bima menekankan terkait jumlah kader PDIP yang hadir dalam retreat tersebut, Wamendagri tidak memberikan angka pasti tetapi menyebut bahwa sebagian sudah bergabung.
"Ya itu kan artinya angkanya [masih sama seperti sebelumnya] ya sebagian juga sudah ada, sudah bergabung di sini," jelasnya.
Baca Juga
Dalam rangkaian kegiatan retreat ini, juga disiapkan sesi pre-test bagi para peserta sebelum sesi utama dimulai.
Kendati demikian, dia menilai bahwa engan masih adanya kepala daerah yang belum hadir, pemerintah terus berupaya memastikan keterlibatan penuh para peserta dalam program retreat ini demi meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Ya kan temen-teman panitia mengatur ada beberapa kali pre-test sebelum sesi dimulai. Lebih kepada melalui gawai masing-masing. Secara online bisa lebih praktis dan hasilnya lebih cepat bisa dilihat," pungkas Bima Arya.
Pernyataan Terbuka Oposisi?
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai keputusan ini sebagai sinyal bahwa PDIP mungkin akan mengambil posisi sebagai oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“PDIP akan cenderung melangkah ke arah oposisi keras. Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retreat adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).
Ray mengemukakan bahwa langkah ini tidak semata-mata dipicu oleh penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, sebelumnya Prabowo dalam Rapat Kerja Nasional Partai Gerindra telah memberikan indikasi perpisahan dengan PDIP, dengan menyatakan bahwa tidak semua partai harus berada dalam barisan pemerintah yang sama dan memberikan pujian kepada Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Hal ini, menurut Ray, menunjukkan preferensi Prabowo untuk berkoalisi dengan Jokowi daripada dengan PDIP.
“Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP,” ucapnya.
Kendati demikian, Ray menyoroti potensi tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo dalam mengoordinasikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan jumlah kepala daerah dari PDIP yang signifikan, ketidakharmonisan ini dapat mempengaruhi keberhasilan program-program pemerintah pusat. Misalnya, program MBG mungkin hanya akan mendapatkan respons biasa saja dari pemerintah daerah, khususnya yang dipimpin oleh kader PDIP.
Instruksi Megawati ini juga dapat diartikan bahwa pemerintah daerah yang dipimpin oleh PDIP akan lebih fleksibel dalam berhubungan dengan pemerintah pusat.
Terlebih, dengan adanya pemotongan dana transfer daerah sekitar 50%, pemerintah daerah mungkin merasa lebih bebas untuk tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam konteks ini, kata Ray kekuatan pemerintah daerah dari PDIP bisa menjadi alat tawar bagi partai dalam mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dalam bahasa lain, kekuatan pemda dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran,” tandas Ray.
Kegelisahan PDIP
Senada, Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio, turut menambahkan bahwa keputusan ini merupakan ekspresi atas kegelisahan politik PDIP terhadap pemerintah.
Secara keseluruhan, keputusan Megawati untuk menarik kadernya dari retret kepala daerah di Magelang mencerminkan dinamika politik yang kompleks antara PDIP dan pemerintahan saat ini, serta potensi pergeseran PDIP menuju oposisi yang lebih tegas.
"Memang ini retreat seperti mata kuliah wajib, karena sebaiknya diikuti agar adem. Tapi ini kan ekspresi dari PDIP sebagai bentuk protes Megawati soal kondisi hukum di Indonesia yang dianggap terlalu dekat dengan politik," pungkas Hendri.
Instruksi Megawati
Sekadar informasi, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP.
Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025).
Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.
