Bisnis.com, JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai universitas bergabung melakukan aksi "Indonesia Gelap" untuk melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah.
Aksi unjuk rasa tersebut pertama kali diumumkan oleh Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin (17/2/2025).
“Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsengasarakan rakyat,” tulis dokumen itu yang dikutip pada Senin.
Mahasiswa bergabung dan turun ke jalan untuk menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah. Mereka juga menuntut adanya ketegasan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi).
Di Jakarta, mahasiswa melakukan longmarch dari Taman Ismail Marzuki (TIM) ke Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Selain dari TIM, massa aksi juga melakukan long march dari IRTI Monas untuk kemudian berkumpul di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat.
Dalam aksi "Indonesia Gelap", ribuan mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang dinilai mengkhawatirkan keberlangsungan hidup masyarakat di Tanah Air.
Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut dikutip dari Antara:
- Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
- Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
- Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
- Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah.
Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI.
“Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset," tutur Herianto.
