Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengklaim bahwa kegiatan pembekalan atau Retreat bagi Kepala Daerah merupakan bentuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali.
"Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat," tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).
Bima Arya juga membagikan pengalamannya saat pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Bogor.
Dia menyebut bahwa pembekalan kepala daerah memang telah memiliki anggaran tersendiri di Kemendagri.
"Dulu waktu saya baru terpilih [menjadi wali kota Bogor], saya ikut beberapa kali pembekalan itu, dan anggaran yang digunakan memang sudah ada di Kemendagri karena selalu tersedia untuk program pembekalan kepala daerah," ucapnya.
Baca Juga
Selain itu, menurutnya, anggaran retreat kepala daerah ini berasal dari biaya perjalanan kepala daerah yang memang telah dianggarkan dalam rangkaian pelantikan dan pembekalan.
"Jadi setelah kami hitung, anggaran yang keluar untuk retreat justru berkurang karena adanya efisiensi," kata Bima.
Sekadar informasi, Rencana retreat kepala daerah menimbulkan pertanyaan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran 2025 yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, rencana tersebut bertolak belakang dengan niat pemerintah pusat yang tengah beres-beres dari kegiatan yang berpotensi membebani keuangan negara, sehingga bertentangan dengan langkah efisiensi besar-besaran yang sedang dijalankan.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyu Iskandar pun melihat bahwa pemangkasan anggaran dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja negara dengan mengutamakan program prioritas nasional.
