Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Nilai BI Lembaga Paling Berintegritas Meski Diterpa Kasus CSR

KPK menempatkan Bank Indonesia (BI) sebagai institusi yang mencetak skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 tertinggi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025)/Bisnis-Dany Saputra.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Bank Indonesia (BI) sebagai institusi yang mencetak skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 tertinggi. 

BI meraih skor 86,71 atau yang tertinggi pada kategori lembaga maupun kategori institusi pemerintahan yang lain mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten. 

Adapun SPI dilakukan setiap tahunnya sebagai apresiasi atas bentuk penghargaan bagi upaya kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

Ketua KPK Setyo Budiyanti dalam sambutannya mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya.

“Bahkan, tadi disebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan SPI sebagai bagian dari indeks kinerja utama. Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Minggu (26/1/2025). 

Menurutnya, SPI ini menjadi penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi. 

KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi.

Kasus CSR BI

Adapun, perolehan skor tertinggi SPI oleh BI terjadi di tengah kontroversi kasus dugaan korupsi terkait dengan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR), atau dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Bahkan, kasus itu juga ditangani oleh KPK.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan alasan mengapa angka skor integritas tinggi tapi masih muncul kasus korupsi di lembaga tersebut.

Menurut Pahala, pihaknya memang melakukan pendataan survei penilaian integritas tersebut berdasarkan jawaban dari pihak internal lembaga.

"Tapi, kalau ditanya kita tangkap enggak itu fenomena dalam survei kita, kita tangkap dalam bentuk apakah ada perdagangan pengaruh atau intervensi," kata Pahala dalam media briefing hasil SPI 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Namun, Pahala mengakui hasil survei penilaian tersebut bisa saja berbeda dengan yang terdata oleh KPK. Hal itu lantaran indikator penilaian tersebut juga berdasarkan pada jawaban pihak internal lembaga.

"Tapi, kenyataannya internal bilang enggak ada, jadi kita sulit juga bilang, kayak apa, hubungan BI yang kasusnya lagi diproses diduga ada perdagangan pengaruh," ucap Pahala.

Lebih lanjut, Pahala menekankan bahwa setinggi apa pun skor integritas di suatu lembaga, tidak bisa dianggap tidak terjadi korupsi.

"Jadi, jangan dianggap juga kalau SPI ini bisa 100% kalau nilainya tinggi enggak ada korupsi, enggak lah, enggak banget. [Skor] 80-an pun kalau ada [korupsi], ada," ungkapnya.

Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya.

Kategori Kementerian

- Kementerian Luar Negeri (85,73)

- Kementerian Sekretariat Negara (85,35)

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (85,35)

- Kementerian Keuangan  (83,36)

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35)

- Kementerian Perindustrian (83,03)

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36)

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96)

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81)

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33)

Kategori Lembaga

- Bank Indonesia  (86,71)

- Sekretariat Kabinet (85)

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94)

- Lembaga Administrasi Negara (84,91)

- Otoritas Jasa Keuangan (84,87)

- Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5)

- Badan Standardisasi Nasional (84,49)

- Badan Pusat Statistik (84,31)

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98)

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9)

Kategori Provinsi

- Provinsi Jawa Tengah (79,4)

- Provinsi Bali (77,97)

- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6)

- Provinsi Sulawesi Utara (73,98)

- Provinsi Jawa Barat (73,84)

- Provinsi Kalimantan Timur  (72,75)

- Provinsi DKI Jakarta (72,5)

- Provinsi Kalimantan Barat (72,37)

- Provinsi Gorontalo (71,79)

- Provinsi Bengkulu (71,76)

Kategori Kabupaten

- Kabupaten Batang (80,49)

- Kabupaten Gunungkidul (80,08)

- Kabupaten Kulon Progo (80,05)

- Kabupaten Natuna (79,96)

- Kabupaten Gianyar (79,87)

- Kabupaten Lingga (79,82)

- Kabupaten Wonosobo (79,36)

- Kabupaten Sukoharjo (79,34)

- Kabupaten Buleleng (79,14)

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)

Kategori Kota

- Kota Pekalongan (82,25) 

⁠- Kota Tegal (80,62)

⁠- Kota Kotamobagu (79,75) 

⁠- Kota Yogyakarta (79,39) 

⁠- Kota Denpasar (79,02) 

⁠- Kota Salatiga (78,94) 

⁠- Kota Solok (78,52)

⁠- Kota Tebing Tinggi (78,48) 

⁠- Kota Magelang (78,21) 

⁠- Kota Padang Panjang (78,03)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper