Bisnis.com, JAKARTA — Situasi politik Korea Selatan semakin memanas. Setelah menuntut pencabutan darurat militer, kini partai oposisi menyerukan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
Dilansir dari Reuters, Partai Demokrat oposisi utama di Korea Selatan menyerukan Yoon untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.
Mereka menilai bahwa kebijakan darurat militer yang diumumkan pada Selasa (3/12/2024) malam sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang tidak benar.
"Bahkan jika darurat militer dicabut, dia [Yoon] tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan. Jelas terungkap kepada seluruh bangsa bahwa Presiden Yoon tidak dapat lagi menjalankan negara secara normal. Dia harus mengundurkan diri," ujar anggota senior DPR dari Partai Demokrat Park Chan-dae, Rabu (4/12/2024).
Dalam krisis politik terbesar Korea Selatan beberapa dekade terakhir ini, Yoon mengumumkan darurat militer selama pidato pada Selasa (3/12/2024) malam. Dia menuduh Partai Demokrat yang beroposisi melakukan kegiatan inkonstitusional yang melumpuhkan administrasi negara.
Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa parlemen Korea Selatan secara bulat menolak pemberlakuan darurat militer. Seluruh kursi atau 190 suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Korea Selatan menolak darurat militer.
Baca Juga
Kabinet telah sepakat akan membatalkan darurat militer pada Rabu (4/12/2024) pagi. Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus segera mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas.
Terakhir kali Korea Selatan memberlakukan darurat militer adalah pada 1979, ketika adanya pembunuhan mantan pemimpin militer diktator Park Chung-hee.
