Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Maju Mundur Jokowi Teken Keppres IKN

Jokowi belum juga menandatangani Keputusan Presiden alias Keppres pemindahan ibu kota negara alias IKN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu pagi, 14 Agustus 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu pagi, 14 Agustus 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nasib pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara masih belum jelas. Beleid Keputusan Presiden alias Keppres yang menjadi dasar pemindahan ibu kota tidak kunjung ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi telah meminta publik bersabar. Dia ingin memastikan semua proses pemindahan ibu kota ke Nusantara bisa berjalan sesuai ekspektasi dan tidak ada kesan terburu-buru.

Sekadar catatan, Jokowi pernah berujar akan segera memindahkan ibu kota ke Nusantara. Target pertama adalah aparatur sipil negara (ASN) pada Juni 2024. Namun sampai September 2024, wacana itu urung direalisasikan.

Tak hanya itu, Jokowi juga telah berjanji akan berkantor di IKN sejak pekan lalu hingga pelantikan Prabowo Subianto. Namun demikian, hingga kemarin, Jokowi masih tampak berada di Jakarta.

"Kami melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul betul siap betul, tanda tangan gampang, tetapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap,” ucapnya.

Dia mengatakan selain infrastruktur utama, fasilitas pendukung juga harus siap untuk menyambut penerbitan aturan itu. termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana.

Menurutnya, pemerintah selalu memantau perkembangan dari pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sehingga tak akan secara terburu-buru dalam menekan Keppres.

“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung. Kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pedukung lainya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak anak, nanti di sana siap engga, rumah sakitnya siap engga, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya [pindah] orangnya aja enak, hanya bawa baju,” jelasnya.

Jokowi bahkan membuka kemungkinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan oleh Prabowo Subianto.

 “Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih Prabowo Subianto,” ujarnya kepada wartawan.

Muhammadiyah Bangun Gedung

Di sisi lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki rencana untuk membuat kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, organisasi masyarakat (ormas) keagamaannya tersebut ingin turut mengambil peran dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Ibu Kota baru tersebut. 

"Di IKN dan kawasan lain, satu, ya, kami mengembangkan kantor Muhammadiyah sebagaimana di sini kan," katanya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Selain membangun kantor, Haedar menuturkan bahwa Muhammadiyah akan mengembangkan institusi pendidikan di IKN. Menurutnya, sejauh ini ormasnya sudah mempunyai universitas swasta di sekitar IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ke depan, Muhammadiyah bakal mengembangkan lembaga pendidikan di tingkat dasar menengah, di sekitar Ibu Kota baru yang dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. 

Tak hanya pendidikan, kata Haedar, pihaknya juga akan mengembangkan lembaga kesehatan dan juga ekonomi yang memberdayakan masyarakat

"Kemudian juga lembaga kesehatan rumah sakit. Kita sudah punya fakultas kedokteran, dan kita akan mengembangkan rumah sakit, dan tentu nanti program-program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang itu, di mana Muhammadiyah akan concern di situ," pungkas Haedar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper