Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan pihaknya mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit keuangan PT Hutama Karya, terutama peran dari Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Muhammad Lukman Edy.
Dia menjelaskan bahwa komisaris dan wakil komisaris bertugas sebagai pengawas agar tidak ada dana yang dimanipulasi direksi di PT Hutama Karya.
"Perusahaan BUMN itu kita berikan PNM itu hampir Rp131 triliun sejak 2015-2024. Nah, ini pemanfaatan uang ini bagaimana dari komisaris sebagai pengawasan," tuturnya di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (5/8).
Dia menilai bahwa Muhammad Lukman Edy seharusnya menjaga sikapnya agar tidak cawe-cawe terkait konflik yang terjadi di PKB vs PBNU. Pasalnya Lukman Edy sempat menyebut PKB tidak pernah melakukan audit keuangan.
Sayangnya, menurut Cucun, Muhammad Lukman Edy malah berupaya melibatkan diri dalam konflik tersebut dan menuding hanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengetahui keuangan partai tersebut.
"Justru kami di DPR yang harus mengaudit dia, bukan Lukman Edy cawe-cawe atau ikut intervensi tentang partai kami," katanya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, KPK didesak untuk menelusuri dan mengaudit laporan keuangan DPP PKB yang selama ini ditutup-tutupi Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
Desakan itu berasal dari mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy usai memenuhi panggilan Panitia Khusus Tim Lima atau Pansus PKB yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada hari ini Rabu 31 Juli 2024 di Kantor PBNU Jakarta.
Lukman membeberkan sejak dirinya tidak lagi menjadi Sekretaris Jenderal PKB, PKB secara total dikuasai Muhaimin Iskandar. Bahkan, katanya, laporan uang masuk dan keluar partai hanya Muhaimin Iskandar yang tahu.
"Jujur saja ini saya katakan hal yang sangat substansial adalah tata kelola keuangan di PKB itu tidak transparan dan akuntabel. Keuangan di Fraksi, Pilpres dan Pilkada itu tidak transparan dan tidak pernah diaudit dan dipertanggungjawabkan ke forum pertanggungjawaban seperti muktamar," ujar Lukman.
