Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana memberikan fasilitas impor untuk sektor pertanian, dalam rangka ketahanan pangan dan energi.
Wakil Menteri Investasi Yuliot menyampaikan, kebijakan ini perlu dilaksanakan guna mendukung program ketahanan pangan dan energi, termasuk yang sedang berjalan di Merauke, Papua Selatan melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik.
Apalagi, Yuliot menyebut bahwa selama ini belum ada fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian.
“Saat ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas,” kata Yuliot dalam keterangan resmi, Sabtu (20/7/2024).
Yuliot menyebut, fasilitas pembebasan bea masuk pada sektor pertanian nantinya diutamakan bagi mekanisasi pertanian perkebunan dalam rangka ketahanan energi.
Di sisi lain, Yuliot juga mengungkap perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Saat ini, Yuliot menyebut bahwa pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare di lokasi ini terus berjalan. Rencananya, akan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol di klaster 3 ini.
Baca Juga
Pemerintah juga telah menyiapkan infrastruktur dan pendanaan bagi pelaku usaha untuk pelatihan di Kabupaten Merauke. Pelatihan ini menyasar masyarakat sekitar agar dapat terlibat dalam pengembangan industri ini.
“Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA),” ungkapnya.
Adapun rencana total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke mencapai US$5,62 miliar atau setara Rp83,27 miliar.
Investasi ini terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp150 miliar per tahun.
Untuk diketahui, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.15 /2024 membentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Satgas ini bertujuan untuk mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
Terdapat lima klaster wilayah dengan total lebih dari 2 juta hektare yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol antara lain klaster 1 dan 2 seluas kurang lebih 1.000.000 hektare. Lalu, klaster 3 seluas kurang lebih 504.373 hektare dan klaster 4 seluas kurang lebih 400.000 hektare.
