Bisnis, PRAYA – Mandalika Grand Prix Association menampik perizinan yang berbelit dalam penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat.
Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan perizinan penyelenggaraan balap MotoGP di yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui.
“Tahapan-tahapan perizinan MotoGP saat ini normal yang harus dilakukan. Mau disederhanakan seperti apa, bisa disederhanakan tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).
Menurutnya, simplifikasi atau penyederhanaan izin sebetulnya bisa saja dilakukan. Namun, izin-izin atau surat rekomendasi yang penting tersebut tidak bisa dihilangkan karena menyangkut masalah keselamatan dan keamanan.
Dia mencontohkan terkait kebutuhan perizinan dan koordinasi dengan rumah sakit di Mandalika dan sekitarnya. Hal ini untuk berjaga-jaga jika peserta event membutuhkan penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit.
Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan desa di sekitaran Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas.
Baca Juga
“Maksudnya kami pamit ke desa di depan ya memang harus. Karena desa di depan yang punya rumah di sini, jangan juga kami adakan acara di depan, dia hajatan, tutup jalan kan jadi kendala, makanya disatukan,” katanya.
Oleh karena itu memang ada beberapa hal yang pada prinsipnya tidak bisa disimplifikasi. Pasalnya, dalam sebuah event mesti dilakukan koordinasi seperti tim medical beserta lokasi spot, helikopter, warga sekitar, alur keluar masuk dan lain sebagainya sehingga tidak bisa dilakukan secara diam-diam saja.
“Tahapan-tahapan normal yang harus dilakukan ya. Mau di-simplify seperti apa, bisa di-simplify tanpa mengorbankan yang pentingnya, tanpa mengorbankan hal-hal yang memang prinsip. Apakah yang simpel itu justru malah aman?,” ucap Priandhi.
Adapun sepanjang tahun ini terdapat 200 hari penyelenggaraan acara di Sirkuit International Mandalika. Pada tahun lalu yang merupakan tahun kedua beroperasinya Sirkuit Mandalika terdapat 138 hari.
MotoGP Mandalika 2024 sendiri akan digelar pada 27 hingga 29 September di Sirkuit Internasional Mandalika. MGPA sendiri terus mematangkan semua persiapan untuk menyukseskan hajatan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Gedung Tribrata Dhamawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024) mengeluhkan berlapisnya birokrasi perizinan yang menyulitkan pelaku acara dalam menyelenggarakan event di Tanah Air.
Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Panitia kesulitan mendapatkan izin lantaran harus mengurus 13 lapis proses perizinan.
“Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata terdapat 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi,” ujarnya.
Dia pun menjabarkan proses perizinan apabila penyelenggara ingin melaksanakan agenda besar, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri.
Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa memang sulit berkecimpung sebagai penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Tanah Air mencapai 4.000 agenda setiap tahunnya, meskipun setelah pandemi sedikit mengalami penurunan di 3.700 agenda.
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta,” katanya.
Dia berharap permasalahan perizinan yang rumit di Indonesia dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, Indonesia bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, dan bisa mengalahkan negara-negara lain di Asean seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Pariwisata Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di Asean meski Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) meningkat. Dalam indeks kinerja pariwisata pada Mei 2024 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 22 dunia, dari sebelumnya 32.
Pariwisata Tanah Air berada naik urutan kelima negara Asean namun masih tertinggal dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menurutnya, Indonesia dari sisi objek pariwisata sebetulnya lebih unggul bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar ke Indonesia perlu dilakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan menggelar kegiatan-kegiatan internasional, baik itu konser musik, summit meeting, hingga olahraga.
Indonesia menerima devisa hingga triliunan rupiah dari penyelenggaraan agenda pertemuan dan konser musik baik internasional maupun nasional. Jokowi mencontohkan agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang diselenggarakan di Indonesia memberikan keuntungan signifikan bagi pemasukan negara.
“Kita punya event-event besar, meeting misalnya, yang baru saja world water forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga, World Bank dan IMF annual meeting yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta,” ucapnya.
Agenda lainnya seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November lalu mampu mendatangkan 21.000 peserta yang turut merogoh kocek untuk berbelanja di Tanah Air dengan kisaran Rp30 juta per orang.
“Tinggal kalikan saja total jadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event meeting, sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia,” tuturnya.
Selain itu, agenda internasional lainnya seperti ajang MotoGP di Mandalika yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun.
“Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, dan UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000,” ujar Jokowi.
