Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, menjawab berbagai tudingan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 seperti yang belakangan disampaikan kubu Ganjar-Mahfud.
Yoga menekankan, UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sudah jelas mengatur berbagai lembaga negara untuk menyelesaikan permasalahan ihwal pemilu.
Apabila kasus bersifat administratif ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait pelanggaran etika ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan ihwal sengketa hasil pemilu ada Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi semuanya lengkap untuk mencari kebenaran. Silakan saja [langsung dilaporkan]," ujar Yoga kepada Bisnis, Sabtu (9/3/2024).
Wakil ketua umum PAN ini menyayangkan berbagai narasi kecurangan pemilu yang terus disampaikan kubu Ganjar-Mahfud. Padahal, lanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai melakukan rekapitulasi suara berjenjang.
Yoga mencontohkan narasi yang disampaikan calon presiden Ganjar Pranowo ihwal ada timnya yang diintimidasi Intelejen. Apabila benar, dia mendorong Ganjar menyebutkan nama personel Intel yang dimaksud agar diproses secara hukum.
Baca Juga
"Jangan playing victim [berlagak seperti korban] kepada 02 [Prabowo-Gibran], tidak baik. Kalau kemudian proses kompetisi selalu menarasikan negatif, menegasikan pihak lain, saya rasa cara kita dalam memahami proses demokrasi itu menjadi tidak sehat. Tidak boleh ada playing victim, character assassination [pembunuhan karakter] kepada siapapun pun," tutupnya.
Sebelumnya, Ganjar mengaku ada timnya yang bersaksi didatangi oleh pihak Intelijen. Mereka diintimidasi dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan.
"Kamu kegiatannya apa lagi? Sumber danamu dari mana?" ujar Ganjar menirukan intimidasi dari Intel tersebut, ketika berikan sambutan secara virtual dalam acara Demos Festival, Sabtu (9/3/2024).
Partai politik pendukung utama Ganjar, PDI Perjuangan (PDIP) juga belakangan menarasikan ihwal permasalahan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) milik KPU. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto misalnya yang mengklaim ada operasi oleh 'kekuatan besar' untuk mengecilkan suara para partai politik pendukung Ganjar-Mahfud dalam Pemilu 2024.
Hasto mengaku, pakar teknologi informasi (IT) telah menemukan bukti bahwa aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) milik KPU sudah diintersep oleh 'kekuatan besar'. Tujuannya, untuk mengutak-atik tampilan perolehan suara partai politik ataupun pasangan calon presiden-wakil presiden.
Hasto mencontohkan, suara PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura dikecil-kecilkan dalam Sirekap. Keempat partai politik sendiri mendukung Ganjar-Mahfud dalam ajang Pilpres 2024.
"Siapa yang mendukung Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
