Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merasa kecewa dengan respons istana terkait beberapa civitas akademika yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta meminta adanya pemilu yang jujur dan adil.
Istana menilai bahwa gerakan yang dilakukan guru besar beberapa universitas adalah sebuah gerakan opini yang muncul jelang pemilu dan strategi politik partisan.
“Saya kecewa dengan respons istana yang seolah-olah ini ada kepentingan politik. Sekali-kali jangan ini ditarik ke politik tetapi ini peringatan pada kita semua khususnya pada presiden dan seluruh pemerintahan,” kata Cak Imin di DPP PKB, Minggu (4/1/2024).
Cak Imin menyebut bahwa dalam dua minggu kebelakang dirinya selalu menkampanyekan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam pemilu yang tidak fair.
Sehingga, hasil dari pemilu legitimate dan tidak membuat kekhawatiran untuk mensukseskan pembangunan
“Kalau hasilnya tidak legitimate menghawatirkan kesuksesan pembangunan. Itu sudah dua Minggu saya suarakan tapi ternyata seirama,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, terkait dengan langkah yang dilakukan civitas akademis beberapa universitas ini, Cak Imin menghormati langkah para guru besar tersebut.
Ketum PKB ini menilai bahwa apa yang dilakukan guru besar beberapa universitas ini adalah bagian dari gerakan moral dan intelektual yang sudah turun gunung.
“Saya kecewa dengan respons Ari Dwipayana yang juga alumni UGM merespons itu yang membawakan ke urusan politk. Kami merespons itu sebagai urusan moral dan urusan etik dan urusan pengingat bagi kita semua,” ucap Cak Imin.
Sebelumnya, civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia angkat suara dan menyatakan sikap untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang jujur dan adil.
Para jajaran pendidik dan mahasiswa di sederet perguruan tinggi itupun menyuarakan pesan agar penyelenggara negara tetap berlaku netral dan tujuan Pilpres 2024 tercapai.
Pernyataan sikap itu ditetapkan lantaran beragam peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi belakangan ini mengindikasikan merosotnya kualitas demokrasi.
Mereka pun menyoroti pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang dinilai harus netral dalam Pilpres 2024.
Pernyataan sikap itu datang dari civitas academica di Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan 24 rektor serta ketua perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (Aptik).
Sejumlah tuntutan civitas academica itu menyusul tuntutan serupa yang disampaikan jajaran Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Presiden Jokowi.
