Bisnis.com, JAKARTA — Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit kebijakan mata kuliah antikorupsi dan KPK Ibu Kota dalam pemaparan komitmennya soal pemberantasan korupsi.
Sebagai informasi, dua kebijakan tersebut diterapkan Anies saat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina pada 2007 dan saat menakhodai DKI Jakarta sebagai Gubernur periode 2017–2022.
“Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu, zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela, juga ketika kami bertugas sebagai rektor, maka kami menetapkan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah wajib,” katanya di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Dirinya menegaskan, mata kuliah itu merupakan bentuk komitmen dari aspek pendidikan sebagai upaya memangkas suplai potensi koruptor dalam jangka panjang.
Sementara itu, KPK Ibu Kota merupakan unit yang digagas Anies untuk memerangi korupsi dalam lingkup pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta.
“Kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini,” lanjutnya.
Baca Juga
Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar ini lantas mengatakan, pemberantasan korupsi bukanlah persoalan main-main, sehingga memerlukan integritas.
Dirinya juga menggarisbawahi penyusunan pimpinan lembaga KPK yang perlu dicermati agar kepercayaan publik kembali pulih.
“Dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan, seperti yang disampaikan tadi,” pungkas Anies.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan forum dialog bersama capres-cawapres dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) pada malam ini, Rabu (17/1/2024).
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa acara ini tidak menggunakan format debat, melainkan terbatas pada pemaparan gagasan antikorupsi dari para paslon berdasarkan hambatan pemberantasan korupsi yang dipaparkan KPK.
"Jadi tidak ada format seperti debat itu, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program," kata Nawawi kepada wartawan, dikutip Rabu (17/1/2024).
Dia juga menyampaikan, tujuan dari Paku Integritas adalah untuk mencari komitmen capres-cawapres dalam pemberantasan korupsi.
