Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anies Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Lahan Prabowo, JK: Jokowi Bisa Jadi Saksi

Jusuf Kalla merespons pelaporan Anies ke Bawaslu terkait pernyataan soal lahan Prabowo dalam debat ketiga Pilpres
Anies Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Lahan Prabowo, JK: Jokowi Bisa Jadi Saksi. Politikus Golkar Jusuf Kalla (JK), Selasa (10/10/2023) di Jakarta, menyatakan bahwa dirinya mengambil posisi netral dalam pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024./Istimewa
Anies Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Lahan Prabowo, JK: Jokowi Bisa Jadi Saksi. Politikus Golkar Jusuf Kalla (JK), Selasa (10/10/2023) di Jakarta, menyatakan bahwa dirinya mengambil posisi netral dalam pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi terkait pelaporan Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pernyataannya dalam debat ketiga Pilpres, Minggu (7/1/2024) malam.

Anies dilaporkan ke Bawaslu terkait pernyataannya tentang lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seluas 340.000 hektare dan anggaran Rp700 triliun untuk pembelian alutsista bekas.

JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, menilai bahwa pelaporan Anies ke Bawaslu adalah langkah positif. Sebab, Anies dapat meminta kesaksian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang yang pertama kali menanyakan hal tersebut ke Prabowo.

“Bagus, itu kalo dibawa ke Bawaslu kalo diperiksa, gampang Anies. Minta kesaksian dari Pak Jokowi karena yang pertama ngomong Pak Jokowi,” kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

JK menyebut bahwa nantinya Anies dapat mengatakan kepada Bawaslu dirinya mendapatkan data tentang lahan Prabowo tersebut dari Jokowi. Jika benar Anies akan diperiksa Bawaslu, JK menilai hal tersebut akan membuat suasana politik Indonesia semakin ramai.

“Anies nanti diperiksa darimana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, nah baru ramai negeri ini. Jadi bagus itu kalo diperiksa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Anies dilaporkan ke Bawaslu oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PPHB). Anies dilaporkan karena pernyataan Anies tentang data lahan Prabowo dan anggaran Kemenhan tidak benar.

Mereka juga berkeberatan atas pernyataan Anies yang memberi nilai 11 dari 100 bagi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, itu merupakan bentuk penghinaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper