Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menyatakan korupsi perlu diberantas sampai ke akar-akarnya. Korupsi dianggap sebagai biang keladi berbagai macam persoalan bangsa dan bisa mengancam upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ganjar-Mahfud telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bagi paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP), PPP, Perindo, dan Hanura ini, pemberantasan korupsi bahkan menjadi satu dari tiga fondasi yang menopang berbagai macam program dalam visi misi mereka.
“Bebas dari korupsi merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang bersih. Korupsi bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,“ demikian dikutip dari dokumen visi misi Ganjar-Mahfud, Sabtu (30/12/2023).
Dalam catatan Bisnis, masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang sampai sekarang belum tuntas. Kasus korupsi masih terus terjadi. Ironisnya, sosok seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menjadi tersangka kasus pemerasan terkait perkara korupsi yang sedang dia tangani.
Adapun, Transparency International Indonesia (TII) mencatat bahwa indeks persepsi korupsi alias corruption perception index (CPI) Indonesia terjun bebas. Tahun 2022 lalu, skor CPI Indonesia hanya 34 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya.
Selain skor yang jeblok, jumlah transaksi mencurigakan yang terkait tindak pidana korupsi juga mengalami tren kenaikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengidentifikasi sebanyak 5.425 transaksi mencurigakan yang ditengarai berasal dari tindak pidana korupsi sampai Oktober 2023. Jumlah ini naik sebanyak 15,3 persen dari tahun 2022 yang tercatat hanya 4.704 transaksi.
Oleh karena itu, selain memberantas korupsi, Ganjar-Mahfud juga berkomitmen untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya. Dua terobosan penting dari paslon nomor urut tiga terkait efek jera bagi pelaku korupsi adalah mendorong pengesahan Undang-undang Perampasan Aset dan menjebloskan pelakunya ke Pulau Nusakambangan.
“Yang mesti dilakukan adalah memiskinkan, perampasan aset maka segera kita bereskan dan untuk pejabat yang korupsi dibawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main,” tegas Ganjar.
Pemicu Stagnasi Ekonomi
Adapun cawapres, Mahfud MD telah membawa isu korupsi dalam debat yang berlangsung pekan lalu. Maraknya korupsi menjadi persoalan utama bangsa dan memicu stagnasi ekonomi Indonesia yang rata-rata pertumbuhannya tidak lebih dari 5 persen selama 9 tahun terakhir. Padahal untuk menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berada di angka 6 - 7 persen.
Mahfud berulangkali mengungkapkan pentingnya melawan dan memberantas korupsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ada beberapa pihak yang mempertanyakan terkait target pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7 persen.
"Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam 1 tahun, karena dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai 7 persen, dulu hanya dicapai pada tahun 1989-1991," kata Mahfud.
Hal itu, kemudian ditanyakan Mahfud kepada beberapa ahli ekonomi, yang kemudian menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen karena membiarkan korupsi yang merajalela.
Padahal, lanjut Mahfud, Indonesia punya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang hebat untuk bisa membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.
"Ternyata masalahnya karena korupsi dan in-efisiensi sektor sektor pertumbuhan ekonomi, konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor dan investasi," ungkap Mahfud.
