Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan keinginannya untuk membentuk lembaga langsung di bawah presiden untuk mengurus penerimaan pajak di Indonesia.
"Rasanya urusan penerimaan negara pajak dan bukan pajak itu tidak lagi itu diurusi oleh ditjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung," katanya dalam acara Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).
Meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut, Ganjar berpendapat bahwa hal itu akan menjadi bagian dari upaya penyederhanaan sistem perpajakan di Indonesia.
Dirinya menilai bahwa sistem perpajakan saat ini masih rumit, sehingga perlu penyederhanaan yang dapat didorong dengan proses digitalisasi.
“Saya tulis ini, pajak ruwet. Coba bikin pajak simple. Pasti orang akan mau, apa gunanya digitalisasi,” ujar pasangan cawapres Mahfud MD ini.
Selain itu, dirinya juga berjanji akan meningkatkan penerimaan pajak negara melalui ekstensifikasi.
Baca Juga
Hal itu dianggap akan menjadi solusi terhadap permasalahan pajak dalam lingkup pelaku usaha, yang disebutnya banyak dilanda ketakutan.
“Saya ini tanya sama kawan-kawan pengusaha, ketakutan kawan-kawan pengusaha apa? Ketakutannya itu ya disembelih, kami [pengusaha] menjadi objek dan ditembakin berkali-kali,” lanjutnya.
Itu sebabnya, untuk optimalisasi dan peningkatan rasio pajak, dirinya akan memulai dari wajib pajak yang terdata dengaN NPWP dan atau menuliskan SPT.
“Maka kalau kita bicara optimalisasinya adalah berapa yang punya NPWP-NPWP dulu aja, deh, berapa yang bayar dan berapa yang menuliskan SPT,” tutur mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
