Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani turut merespon pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo hanya memberi nilai 5 untuk kualitas hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Puan menganggap penilaian yang rendah untuk penegakan hukum merupakan kritik yang membangun di tengah ragamnya kasus hukum yang terjadi di Tanah Air ke belakang, salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai menjadi bukti bahwa manipulasi hukum kembali terjadi di Tanah Air.
Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan untuk mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dalam rangkaian MIKTA Speakers Consultation ke-9, Senin (20/11/2023).
Putri dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri itu pun meyakini bahwa capres yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga berlandaskan data.
“Pak Ganjar tentu menyampaikan hal itu pasti mempunyai data. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan bahwa penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda-bedakan atau kemudian tebang pilih,” ucapnya kepada wartawan.
Oleh sebab itu, cucu Presiden Indonesia pertama Sukarno itu melanjutkan agar ke depan diberharap bahwa siapapun pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan yang ditinggalkan Jokowi dapat menjaga hukum di Tanah Air berjalan dengan semestinya.
Baca Juga
“Siapa pun yang menjadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih,” pungkas Puan.
