Kasus Pakta Integritas Ganjar
Selain dari kubu keluarga Jokowi, ada juga dugaan pengerahan aparat oleh kubu Ganjar Pranowo. Indikasinya adalah temuan pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Salah satu klausul pakta integritas itu adalah kesediaan mencari dukungan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Ganjar adalah capres dari PDIP, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai penerus Presiden Jokowi.
Terungkapnya pakta integritas itu, salah satunya muncul dari cuitan politikus Demokrat Benny K Harman. Demokrat adalah salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran. Pihak Prabowo-Gibran meminta kasus ini untuk diusut tuntas.
Sementara itu, capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bahkan meminta Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban. Belakangan desakan Anies didengar oleh Panglima TNI. Pasalnya, dalam rotasi jabatan belum lama ini. Panglima TNI telah mencopot Tahan Sopian sebagai Kabinda Papua. Dia kini menjadi Stafsus KSAD.
Ganjar Pranowo, sendiri mengaku tak tahu menahu tentang adanya pakta integritas yang meminta dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkannya dalam ajang Pilpres 2024.
"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu. Kalau itu enggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," katanya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengklaim pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu pakta integritas dukungan yang belakangan beredar tersebut. "Enggak lah, mana kekuatan kami?" ungkap Ganjar.
Baca Juga
Jawaban Kubu Prabowo
Di sisi lain, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempersilakan siapapun, termasuk pihak PDIP, untuk melapor kepada pihak berwenang apabila mendapatkan tekanan terkait kontestasi Pilpres 2024.
Menurutnya, tuduhan yang mengarah kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini bukan merupakan hal baru.
"Pak Prabowo itu dan kawan-kawan sudah sering dituduh-tuduh seperti itu, dari dulu juga ketika 2019 kami dituduh-tuduh juga, tapi yang jelas kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, Pak Hasto silakan saja dilaporkan, dibuktikan," katanya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (19/11/2023).
Menurutnya, PDIP merupakan partai besar yang punya jejaring dan aparatur yang dapat diakses, sehingga akan bisa dengan mudah melapor apabila terjadi hal yang tidak sesuai aturan.
Dia mengimbau agar hal-hal seperti itu dapat diwujudkan melalui langkah hukum, sehingga tidak dibiarkan menjadi tuduhan belaka.
"Jadi silakan saja, yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran maupun TPN itu konsisten ingin menang secara sehat, dengan cara fair. Jadi tuduhan seperti itu ada baiknya tidak diproduksi hanya sekadar menjadi isu, tapi dilakukan saja langkah-langkah hukum supaya konkrit, sehingga tidak jadi fitnah dan hoaks," imbuhnya.
