Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai aksi serangan pasukan Hamas ke Israel dilakukan untuk kebebasan dan kemerdekaan.
Menurut pria yang akrab disapa JK itu, aksi serangan pasukan Hamas ke Israel merupakan bagian dari perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Sekadar informasi, serangan dari Hamas itu berawal dari penembakan lebih dari 2.000 rudal dan menyusup ke bagian selatan Israel, Sabtu (7/10/2023), pagi waktu setempat.
"Itu suatu tindakan yang luar biasa dilakukan terkait untuk kebebasan dan sebuah kemerdekaan," kata JK usai kegiatan pembukaan pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi marbot dan jamaah masjid di Selasar Masjid Istiqlal, dikutip dari siaran pers, Minggu, (8/10/2023).
Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, serangan Hamas ke Israel merupakan serangan mendadak dan jarang terjadi. Dilansir dari Bloomberg, Minggu (8/10/2023), serangan mendadak tersebut telah menewaskan setidaknya 200 warga Israel.
Sementara itu, serangan balasan dari militer Israel telah menewaskan sekitar 230 orang di Gaza.
"Ini adalah suatu serangan yang dilakukan kerahasiaan, perencanaan luar biasa dan jarang terjadi," ujarnya.
Baca Juga
Operasi yang dilakukan oleh kelompok militan Hamas, termasuk menyandera warga Israel, merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengatakan Israel sedang mempersiapkan konflik yang berkepanjangan. Presiden memberikan pidato publik singkat yang mengatakan bahwa dukungan AS terhadap keamanan Israel sangat kuat dan tidak tergoyahkan.
Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, Yordania, mengatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban setelah pecahnya konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023).
"KBRI Amman telah melakukan koordinasi dengan simpul-simpul masyarakat di Gaza dan dipastikan sejauh ini tidak ada WNI yang menjadi korban," menurut laporan dari KBRI Amman dalam rilis pers Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023) malam.
