Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bahwa agar integrasi moda transportasi juga didukung dengan karcis terusan (bundling ticket) untuk semua kendaraan publik.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang digelar oleh Jokowi terkait dengan Integrasi Moda transportasi Publik di Istana Negara, Rabu (27/9/2023).
“Karcis terusan untuk satu angkutan, misalnya dari Bogor, kemudian naik LRT terus nanti mungkin campur dengan bus TransJakarta dan seterusnya,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan hadirnya karcis terusan atau karcis bulanan untk penggunaan kendaraan publik. Misalnya, ketika seseorang membeli tiket, maka dirinya dapat menikmati sejumlah fasilitas langsung moda transportasi publik.
Mengingat, setelah hadirnya Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) serta Kereta Bandara, maka eksekusi dari setiap transportasi masal itu diharuskan dapat terintegrasi dengan moda lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi daring, ojek online (ojol).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa konsep tersebut masih berupa kajian, sebab pemerintah saat ini sedang mempersiapkan tim pengembangan integrasi antarmoda di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk mensurvei kebutuhan masyarakat terkait dengan kendaraan massal.
Baca Juga
“Ya nanti akan kita cari bentuknya selama satu bulan ini kita akan list down semua permasalahannya. Nanti kita tanya pendapat publik juga, bagaimana kira-kira eloknya organisasi ini kita buat. Kita dengerin pendapat semua orang,” tuturnya.
Luhut pun menegaskan bahwa upaya transformasi masyarakat untuk beralih ke kendaraan umum diharapkan dapat menekan kerugian Negara yang disinyalir mencapai ratusan triliun rupiah.
Apalagi, dia mengamini bahwa tantangan polusi udara menjadi problematika di lapangan yang juga harus diselesaikan. Sehingga dengan mengurangi pribadi dan menyiapkan angkutan publik yang nyaman dan aman, maka diharapkan dapat menekan kerugian-kerugian yang dihadapi oleh Negara akibat kemacetan dan polusi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kemacetan yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung.
Jokowi mengklaim kemacetan tersebut menyebabkan kerugian bagi Negara hampir Rp100 triliun setiap tahunnya.
"Kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung," katanya usai meninjau LRT (Light Rail Transit) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) pada Kamis (10/8/2023).
