Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyiapkan tim pengembangan integrasi antarmoda di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) .
Hal ini disampaikan oleh Luhut usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang digelar oleh Jokowi terkait dengan Integrasi Moda transportasi Publik di Istana Negara, Rabu (27/9/2023).
“Presiden tadi perintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien. Segera, saya akan undang beberapa pakar-pakar untuk berikan masukan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/9/2023).
Lebih lanjut, Luhut mengamini bahwa Kepala Negara meminta jajaran kementerian terkait untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodabek. Nantinya, dia menjelaskan akan ada organisasi yang menaungi sistem transportasi publik sehingga tidak dipayungi oleh banyak kepala, seperti BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat.
Jokowi, kata Luhut juga memberikat tenggat waktu agar selama 1 bulan dirinya mampu untuk menyusun struktur organisasinya. Adapun, dalam organisasi tersebut akan meliputi Pj Gubernur DKI Jakarta, Pj Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten untuk Pemerintah Daerah.
Selain itu, dari sisi Kementerian yang masuk daftar adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga
Namun, Luhut menegaskan bukan dia yang akan menahkodai organisasi untuk mengintegrasikan moda transportasi tersebut, tetapi dia hanya menyusun tim pengembangan yang diminta oleh orang nomor satu di Indonesia itu.
“Bukan saya, organisasinya yang pimpin orang lain dong. Bukan saya, saya hanya menyusun menyiapkan saja,” pungkas Luhut.
Instruksi Jokowi
Sebelumnya, Jokowi menilai setelah hadirnya Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) serta Kereta Bandara, maka eksekusi dari setiap transportasi masal itu harus dapat terintegrasi dengan moda lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi daring, ojek online (ojol).
Dia menilai apabila integrasi antarmoda terealisasi nantinya akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Mengingat kunci untuk mendorong minat publik adalah kemudahan dan kenyamanan.
“Jadi, percepat pembangunan infrastruktur penghubung, jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat dan penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan transjakarta, penghubung stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas, pastikab semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan,” ucapnya dalam rapat tersebut.
Selanjutnya, Presiden Ke-7 RI itu meminta agar kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan kian digencarkan.
Penyebabnya, Jokowi meyakini bahwa akan sangat bagus apabila masyarakat dalam prakti di lapangan hanya cukup satu kali dalam memesan sehingga sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun mencontohkan, misalnya, masyarakat dapat naik ojek menuju stasiun, kemudian naik kereta yang terintegrasi dengan transjakarta sampe ke titik tujuan.
Tak hanya dari sisi sistem, Presiden asal Surakarta itu juga meminta agar Kementerian/Lembaga terkait turut mengkaji agar dapat dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi.
“Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa. ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik tranportasi massal,” ucapnya.
