Bisnis.com, JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas tidak ada toleransi bagi korupsi.
Dia berbicara soal korupsi dan penegakan hukum di Indonesia saat ditanyai soal hukuman terberat bagi koruptor menurutnya.
"Tidak ada toleransi untuk korupsi. Yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang dikorupsi disita semua kekayaannya dimiskinkan, selain hukumannya cukup panjang," katanya, di YouTube Najwa Shihab, Selasa (19/9/2023).
Dia menyinggung soal hukuman mati bagi para koruptor di China yang menurutnya tetap masih terjadi korupsi besar-besaran di negara itu.
"Saya kira jika kita laksanakan dengan benar, maka cukup jera. Maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ternyata orang yang nekat saja di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi besar-besaran disana," ujarnya.
Menurut Prabowo jika ingin mengatasi korupsi yang merajalela di Indonesia harus dimulai dengan sistem yang dibuat, salah satunya dengan menaikkan gaji.
Baca Juga
"Jadi kalau menurut saya cara mengatasi korupsi kita harus mulai dengan sistem yang dibuat. Jadi contoh sekarang pemerintah sudah naikin gaji 8 persen. Menurut saya setelah saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan saya kira itu yang bisa kita lakukan," ucapnya.
Dia memberikan beberapa contoh negara yang memberikan bonus atau gaji lebih terhadap pejabat negaranya. "Ada beberapa contoh, negara-negara Afrika, pejabat yang berhasil 5 tahun melaksanakan tugasnya di ujungnya di kasih bonus yang cukup besar," lanjutnya.
Prabowo menyatakan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pejabat, menurutnya akan bisa mengurangi atau bahkan mengatasi korupsi di Indonesia.
"Kemudian kita lihat contoh di banyak negara untuk pejabat tertentu disiapkan rumah sakit, dia bisa berobat dengan baik gratis, disiapkan juga rumah pensiun, dia bisa punya rumah sendiri, kemudian anaknya bisa sekolah asal memenuhi persyaratan akademis, jadi istilahnya dibagi kompensasi dalam bentuk pelayanan. Saya kira ini bisa banyak mengurangi korupsi," katanya.
