Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno pada Selasa (19/9/2023) memastikan pasokan energi dalam negerinya tetap stabil setelah Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terkait proyek LNG 2 Arktik Rusia.
Proyek LNG Arktik 2 ini dioperasikan oleh Novatek NVTK.MM Rusia, sementara perusahaan dagang Jepang Mitsui & Co 8031.T dan Organisasi Keamanan Logam dan Energi Jepang (JOGMEC) milik negara memegang 10 persen dari saham gabungan.
Mitsui dan JOGMEC diperkirakan menerima 2 juta metrik ton gas alam cair (LNG) per tahun dari proyek tersebut.
Sanksi ini merupakan bagian dari beberapa kebijakan ekonomi yang diambil AS, Eropa, dan sekutunya terhadap Rusia sebagai respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
Hal tersebut mencakup pembatasan harga pada ekspor minyak dan bahan bakar Rusia, serta pembatasan akses Rusia terhadap sistem perbankan global.
“Bekerja sama dengan G7 termasuk Amerika Serikat, kami akan membuat penilaian komprehensif dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan pasokan energi yang stabil ke Jepang,” kata Matsuno dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Selasa (19/9/2023).
Baca Juga
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah sedang mengumpulkan informasi tentang sanksi tersebut dan kemungkinan dampaknya terhadap Jepang, yang mengimpor hampir seluruh minyak dan gas alamnya.
Sanksi tersebut tidak berlaku terhadap proyek itu sendiri maupun pemegang sahamnya, tetapi sumber pemerintah Jepang mengatakan bahwa sanksi tersebut dapat mempersulit Mitsui dan JOGMEC, serta dapat menunda produksi dari Arctic LNG 2.
Mitsui mengatakan pada Sabtu (16/9/2023) bahwa pihaknya berkomitmen mematuhi sanksi tersebut, sementara JOGMEC belum memberi tanggapan.
Novatek berencana memulai rangkaian produksi pertama di Arctic LNG 2 menjelang akhir tahun ini, yang mungkin akan mencapai produksi penuh pada kuartal pertama tahun 2024.
Proyek ini dirancang untuk menjalankan tiga jalur produksi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 19,8 juta ton.
Adapun, sanksi AS berlaku terhadap sejumlah perusahaan Rusia dan satu perusahaan Uni Emirat Arab yang menyediakan jasa arsitektur, konstruksi, dan teknik untuk proyek tersebut.
Sanksi juga berlaku untuk satu perusahaan konstruksi kapal Rusia yang akan mengoperasikan dua kapal dan dua unit penyimpanan terapung LNG Arktik melalui Rute Laut Utara.
