Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membacakan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR Tahun 2023 pada Rabu (16/8/2023).
Dalam pidatonya, Jokowi menekankan banyak hal di bidang sosial, politik, dan hukum. Beberapa di antaranya adalah soal budaya sopan santun yang kian terdegradasi hingga bonus demografi.
Berikut ini adalah poin penting pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR Tahun 2023
1. Budaya Sopan Santun Kian Tergerus
Presiden Jokowi mengaku sedih budaya sopan santun dan budi pekerti luhur mulai hilang dari masyarakat Indonesia. Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya seringkali dihina dan dicibir melalui media sosial oleh para pengguna media sosial.
Kendati demikian, Jokowi mengaku bahwa dirinya tidak akan marah. Namun, dia menyayangkan budaya sopan santun sudah tidak ada lagi di masyarakat.
"Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2023 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Baca Juga
Hal ini juga tecermin dari caci maki yang kerap ditujukan kepadanya. Jokowi menegaskan tidak marah atau tersinggung atas segala cacian tetapi menyayangkannya.
"Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," ucapnya.
2. Pemanfaatan Bonus Demografi
Jokowi mengungkapkan bahwa bangsa ini perlu memanfaatkan potensi dari puncak bonus demografi pada 2030, agar bisa meraih Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.
"[Pada 2045] 68 persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita," kata Jokowi.
Salah satu capaian yang sejalan dengan target Indonesia Emas 2045, menurut Jokowi, adalah penurunan angka stunting menjadi 21,6 persen pada 2022, naiknya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 pada 2022, juga naiknya Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 pada 2022.
3. Peran Penting Banyak Pihak Hasilkan Pemimpin Berkualitas
Untuk menjadi pemimpin yang baik diperlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukungnya dalam memimpin negara.
"Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin Adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini," ujarnya.
Kepala Negara juga sangat menghargai upaya MPR dalam memperkokoh pondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.
"Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan Mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024," tandasnya.
4. Transparansi Peradilan
Jokowi mengapresiasi upaya Mahkamah Agung (MA) dalam menciptakan keadilan melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.
"Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan," ujarnya.
Jokowi juga memuji Komisi Yudisial yang terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
"Selain itu Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas, HAM, dan Lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya," ujar Jokowi.
