Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melakukan rapat terbatas (ratas) untuk membahas terkait dengan rencana transportasi massal di Cekungan Bandung Raya di Istana Kepresidenan, Kamis (3/8/2023).
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan bahwa pembahasan ini menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat potensi masalah kemacetan di Bandung yang apabila tidak segera dibereskan maka akan membuat seluruh wilayah dalam kota macet total.
Penyebabnya, dia menjelaskan bahwa Kota Cekungan Bandung terdiri dari kawasan inti yakni Kota Bandung dan Kota Cimahi, serta kawasan sekitar seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang.
"Per hari ini kemacetannya 40 persen kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh Bandung Raya akan mengalami macet total, jadi buka pintu sudah macet," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (3/8/2023).
Oleh sebab itu, Emil mengaku bahwa saat ini pemerintah daerah tengah memberikan lima solusi yang tengah dipersiapkan dan diajukan kepada pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Cekungan Bandung. Beberapa solusi tersebut adalah pembangunan fasilitas perkeretaapian, Bus Rapid Transit (BRT), dan kereta gantung.
"Yang sifatnya datar ada perkeretaapian, ada BRT. Namun karena di Bandung ini adalah cekungan, banyak orang tinggal di bukit-bukit maka salah satu solusinya adalah cable car," imbuhnya.
Baca Juga
Dia melanjutkan bahwa eencananya pada akhir Agustus, Emil akan mempresentasikan kembali gagasan tersebut kepada Presiden Ke-7 RI itu terkait mana yang mudah dikerjakan. Menurutnya, dalam masa kepresidenan Joko Widodo akan 1—2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa dirampungkan.
Kendati demikian, dia mengamini bahwa salah satu tantangan merealisasikan transportasi publik tersebut adalah memang dibutuhkan bantuan pembiayaan dari banyak pihak untuk membangun infrastruktur itu di Bandung.
Namun, melihat anggaran daerah yang terbatas. Ridwan mengatakan bahwa setidaknya membutuhkan anggaran yang besar untuk menaikan persentase pengguna transportasi publik di Bandung.
"Kita butuh Rp100 triliunan. Transportasi publik ini diharapkan akan menaikan dari 13 persen menjadi 50 persen warga Bandung Raya naik transportasi publik. Jadi per hari ini hanya 13 persen warga cekungan Bandung yang transportasi publik, kami ingin naikan ke 50 persen. Memang biayanya tidak murah tapi harus di lakukan," pungkas Ridwan.
Budi mengaku bahwa Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait penataan transportasi terpadu Kawasan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat.
"Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Budi menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.
"Usulan Pak Gubernur menjadi 3 lantai, 3 fungsi, kereta api, pedestrian dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah," ucapnya.
Selain itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga akan membangun proyek transportasi masal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung. Menhub menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.
