Bisnis.com, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melarang prajurit TNI memberi fasilitas atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon presiden (capres) dan partai politik (parpol) untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Hal itu untuk menjaga netralitas prajurit TNI pada Pemilu Tahun 2024, agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan bisa berjalan dengan aman dan lancar.
"Untuk TNI tetap netral, kuncinya adalah harus netral supaya pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan lancar," kata Yudo Margono usai menghadiri Tactical Flour Game (TFG) pada Lathan Gabungan (Latgab) TNI Tahun 2023, di Sesko TNI Jl. R.A.A. Marta Negara, Kota Bandung, Senin (24/7/2023).
Dikatakan, bentuk nyata netralitas prajurit TNI pada pemilu adalah terkait baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo usungan PDIP di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, dicopot oleh TNI.
Hal tersebut menunjukkan bentuk netralitas TNI dalam pemilu.
"Saya sudah sampaikan ke seluruh jajaran, mungkin nanti semua rekan semua sudah melihat banner yang dipasang, untuk TNI tetap netral," katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, pada Senin (17/7/2023), Panglima TNI menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, tidak dicopot secara paksa.
Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut.
Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Dia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.
Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu," kata dia.
