Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjadwalkan ulang pemanggilan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi atas kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Untuk diketahui, penyidik KPK hari ini menjadwalkan Budi Karya untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya.
Namun, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut bahwa Budi Karya telah berkirim surat ke pihaknya untuk meminta penjadwalan ulanh lantaran sedang ada kegiatan lain.
Ali pun memastikan penyidik akan kembali menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Tentu berikutnya kami dari KPK nanti akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap yang bersangkutan," terang Ali kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).
Akan tetapi, Ali menyebut penyidik belum menjadwalkan ulang kapan pemeriksaan Budi Karya akan dilakukan lagi.
Baca Juga
Dia menyebut keterangan mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu dibutuhkan walaupun belum dibeberkan apa yang bakal didalami.
"Tetapi yang pasti bahwa kami memanggil Menteri Perhubungan tentu dibutuhkan keterangannya dalam proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal terpantau hadir di KPK untuk menjalani pemeriksaan saksi yang dijadwalkan penyidik.
Seperti diketahui, KPK tengah melakukan proses penyidikan atas dugaan kasus suap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.
Proses penyidikan itu merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK April 2023 lalu.
Terdapat empat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Ditjen Perkeretaapian Kemenhub untuk tahun anggaran (TA) 2021-2022, yang diduga menjadi "bancakan" pihak swasta dan pihak di lingkungan kementerian itu.
Proyek-proyek tersebut yakni proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan--Kadipiro--Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra.
Adapun dari 10 orang tersangka yang ditahan KPK, dua di antaranya merupakan pejabat di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.
Kemudian, empat orang lainnya dari lingkungan Ditjen Perkeretaapian yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jateng Bernard Hasibuan, PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, serta PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat.
Lalu, empat orang swasta yang menjadi tersangka yakni Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma (DF) Muchamad Hikmat, mantan Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim, serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono.
