Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lagi, Luhut Terang-Terangan Usulkan Audit Terhadap LSM

Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar ada mekanisme audit terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar ada mekanisme audit terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

Hal itu disampaikannya di hadapan majelis hakim pada persidangan saksi atas terdakwa Haris Azhar dan Fatia, dalam kasus pencemaran nama baik, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023). 

“Saya mau audit, usulkan, LSM-LSM yang mendapat dana dari mana,” ujarnya, Kamis (8/6/2023). 

Pada kesempatan yang sama, Luhut menceritakan bahwa hubungannya dengan Haris Azhar, yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, cukup dekat sebelum aktivitas tersebut mengunggah siniar mengenai Luhut. 

Siniar yang diunggah ke dunia maya itu menyebut adanya tambang yang berafiliasi dengan Luhut di Intan Jaya, Papua, dan adanya operasi militer yang membantu melancarkan aktivitas pertambangan tersebut. 

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan bahwa dia sebelumnya intens berkomunikasi secara intens dengan Haris, terkait dengan berbagai hal. Luhut bahkan sempat menunjukkan bukti percakapannya dengan Haris melalui WhatsApp kepada Majelis Hakim serta Jaksa dan kuasa hukum Haris-Fatia. 

Purnawirawan TNI itu mengaku tak menerima saat disebut memiliki usaha tambang di Intan Jaya, dan disebut mengerahkan operasi militer guna melancarkan aktivitas tersebut. 

Luhut lalu menceritakan bahwa cucunya pernah menanyakan kebenaran atas apa yang disampaikan Haris–Fatia dalam video yang dimaksud, langsung kepadanya. Dia mengatakan tidak pernah memiliki bisnis di Intan Jaya Papua selama menjabat di pemerintahan. 

“Saya tidak punya bisnis apapun, sejak saya masuk ke pemerintahan,” jelasnya. 

Adapun, Luhut sebelumnya diberitakan memang ingin mengaudit LSM. Keinginannya itu pun menuai berbagai respons. 

Luhut sempat mengancam akan melakukan audit terhadap sejumlah LSM yang menurutnya telah menyebarkan informasi tidak benar. Ancaman tersebut disampaikan oleh Luhut saat dimintai tanggapan atas bantahan dari kalangan aktivis lingkungan mengenai data deforestasi yang diklaim menurun oleh pemerintah di salah satu televisi swasta.

Apa yang diucapkan oleh Luhut tentu saja menuai kecaman dari banyak pihak, tak terkecuali sejumlah LSM yang ada di Tanah Air. Melalui Koalisi LSM, mereka mengecam rencana Luhut yang dinilai sebagai tindakan antikritik.

"[Kami] Mengancam audit tanpa kejelasan dasar hukum adalah tindakan antikritik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menko Marves yang seharusnya bukan kewenangannya," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11/2021).

Menurut Zenzi, ancaman audit terhadap LSM merupakan upaya kontrol pemerintah terhadap sipil yang berbahaya lantaran mengancam demokrasi. Dia menyebut masih banyak hal yang penting yang harus diaudit oleh pemerintah alih-alih LSM.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi menegaskan rencana audit LSM merupakan upaya menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Menurutnya, praktik ini merupakan hal lumrah di tataran berorganisasi internasional dan bagian dari transparansi kepada masyarakat.

“Di negara demokratis seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa mensyaratkan adanya pengungkapan kepada publik secara berkala oleh LSM tentang hubungan mereka dengan prinsipal asing, yang berkaitan dengan kegiatan dan fungsi mereka sebagai saluran dana asing,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu, (17/11/2021).

Jodi menilai keterbukaan ini merupakan aspek penting, terutama bagi para LSM di Indonesia yang menerima aliran dana dari Lembaga asing. Menurutnya, kegiatan-kegiatan LSM tak melulu membawa kepentingan publik melainkan berpotensi memiliki muatan kepentingan pemberi dana yang tak jarang justru dapat mengganggu kepentingan dalam negeri. 

Karena itu, menurut Jodi, transparansi dana jadi satu hal yang krusial.

“Memang ada tuntutan agar LSM transparan dalam kegiatan operasionalnya, struktur organisasi, sampai penyokong dana LSM tersebut. Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai sumber dan penggunaan dana LSM, apalagi jika dana yang diperoleh dari asing,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper